Sosialisasi Pelayanan Publik, Masyarakat Diharap Kooperatif

oleh -
Sosialisasi Pelayanan Publik, Masyarakat Diharap Kooperatif
Kasie Fakir Miskin Perkotaan Dinsos Kota Semarang, Iriyanto, saat memberikan penjelasan pada KPM tentang teknis bantuan di Balai Kelurahan Petompon, Gajahmungkur Kota Semarang. (1/8/2018.arh.doc)

SOROTINDONESIA.COM, Semarang – Dinas Sosial Kota Semarang mengadakan Sosialisasi Pelayanan Publik di Kelurahan Petompon, Jalan Tampomas Selatan, Petompon, Gajahmungkur, Kota Semarang, Rabu (1/8/2018). Melalui adanya sosialisasi ini masyarakat yang mendapatkan bantuan diharapkan bisa lebih mengerti teknis bantuan dan kooperatif terhadap pemerintah.

Kasie Fakir Miskin Perkotaan Dinsos Kota Semarang, Iriyanto menekankan perlunya kerjasama antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan para petugas yang ada. Dia berharap agar KPM segera menghubungi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), atau Pendamping Penanganan Fakir Miskin (PPFM) bila mengalami kendala teknis, “Kami mohon pada ibu-ibu untuk bisa menghubungi TKSK, atau PPFM bila mengalami masalah pada teknis pencairan bantuan, semisal lupa pin, atau tidak bisa mengambil karena sakit, panjenengan bisa matur lewat layanan aduan yang tersedia di Kota Semarang atau sms langsung ke pusat di 1708” tutur Iriyanto.

Dalam kesempatan tersebut Koordinator Kota (Korkot) PPFM, Dwi Supratiwi menegaskan bahwa bantuan hanya dalam bentuk beras dan telur, “Tidak diperbolehkan mengambil gula, teh, kopi dan sebagainya. Hanya beras dan telur,” kata Tiwi menegaskan. Lebih lanjut Tiwi menerangkan, BPNT sebagai program terbaru Pemerintah yang menggantikan program Rastra (beras sejahtera), BPNT merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di agen atau e-waroeng tertentu.

PPFM, selain menjangkau KPM yang bermasalah secara teknis. Ada kalanya terjadi akibat kurangnya informasi terkait tanggal pencairan bantuan tersebut sebagaimana selama ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang mesti ditangani PPFM. BPNT, kata Tiwi, cair pada tiap tanggal 25. Karena itu, ia berharap pada para KPM untuk dapat tertib dalam waktu pengambilan bantuan.

Diungkapkan, kendala teknis yang perlu dikoordinasikan semisal tidak ada saldo dari awal dan masuk data gap, gagal buka rekening kolektif (Burekol) yang menyebabkan KPM mesti bolak balik ke agen atau e-warong untuk cek saldo. Untuk kasus ini, PPFM mendampingi KPM sampai ada kejelasan informasi dari pihak Bank. Kendala akibat kartu hilang, KPM harus menanti selama 6 bulan terlebih dahulu, baru terisi e-wallet-nya meski secara langsung telah mendapatkan kartu (kartu instan yang belum bisa digunakan). Hal ini karena harus ada intruksi dari kementerian dan bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Dalam pendampingannya, PPFM mendampingi KPM dalam proses administrasi surat kehilangan sampai diterbitkan kartu baru dari pihak Bank.

Melengkapi paparan dari Dinsos, Petugas BNI, Aliq Adianto memberikan penjelasan pada warga tentang e-wallet yang mana e-wallet merupakan bagian dari jenis uang elektronik berbasis pada server. Uang elektronik berbasis server dalam proses pemakaian perlu terkoneksi terlebih dulu dengan server penerbit. Karena itu kartu ATM BPNT hanya bisa digunakan di mesin Electronic Data Capture (EDC) yang tersedia di e-waroeng. Bukan di mesin ATM pada umumnya. Karena itu warga hanya bisa melakukan cek saldo dan mencairkan bantuan pada e-waroeng yang bekerjasama.

Ditambahkan, KPM bermasalah yang hadir dalam kegiatan tersebut pada umumnya tidak mengambil atau menerima bantuan sebab lupa pin dan tidak tahu cara ganti pin, tidak memahami program BPNT, dan ahli waris KPM yang belum mengambil bantuan terakhir. Dalam kesempatan tersebut KPM juga dapat melakukan cek saldo dan melakukan ganti secara langsung oleh EDC yang disediakan oleh petugas BNI. (arh.sorotindonesia)

Petugas melayani KPM untuk cek saldo BPNT. (1/8/2018.arh.doc)
Petugas melayani KPM untuk cek saldo BPNT. (1/8/2018.arh.doc)

Comments

comments