KUDUS – Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) yang diwujudkan dengan memanfaatkan lahan terbuka yang berada di wilayah perkotaan maupun daerah pinggiran di Kabupaten Kudus tampaknya masih mengesampingkan aspek sosial. Pasalnya sejumlah proyek pembuatan RTH tersebut sebenarnya tidak sama sekali memberikan banyak manfaat atau efek positif pada masyarakat.
Ketua harian Komunitas Telaah Aksi untuk Penyelamatan Alam dan Kebudayaan (Tapak), Agus Sunarto saat memantau pembuatan RTH di wilayah perkotaan mengatakan, aspek sosial yang dikesampingkan adalah berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan.”Pembuatan RTH yang sedang berlangsung mau pun yang sudah jadi saat ini, berupa taman atau hutan kota. Namun demikian belum semuanya bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, hal yang perlu dipertanyakan lagi dengan dibuatnya taman dan hutan kota, apakah kemudian RTH di Kudus terpenuhi, menurutnya tidak selamanya dibenarkan.”Sebab, selama ini pembuatan taman dan hutan kota yang diklaim bisa mendukung atau menambah RTH hanya sekadar formalitas menghabiskan tahun anggaran. Namun sejatinya hal tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan RTH di Kudus yang saat ini baru sekitar 18 persen saja, sedangkan untuk mencukupinya minimal 30 persen,” paparnya.
Ia menambahkan mengenai aspek sosial yang dikesampingkan dan hal ini yang justru perlu menjadi sosial adalah RTH tersebut disalahgunakan. Misalnya, digunakan sebagai tempat tindak asusila, kriminal, judi maupun mabuk – mabukan.”Kami tidak bermaksud mencari kesalahan, akan tetapi ini menjadi fakta yang terjadi di lapangan dan hal ini belum banyak mendapatkan perhatian sehingga hal ini bisa mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar RTH. Meski hal tersebut kecil sekali efeknya dan belum begitu dirasakan saat ini,” jelasnya.
Pihaknya berharap untuk pembuatan RTH selanjutnya bisa lebih terencana dan mempertimbangkan soal lokasi beserta dampak dan manfaat yang ditimbulkan.”Jika hanya mengejar tahun anggaran tanpa melihat aspek sosial yang ditimbulkannya, maka akan sia -sia. Sekaligus sebagai bentuk pemborosan anggaran,” tandasnya.
