BANDUNG – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPRI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema Upaya Pemerintah Dalam Mengoptimalisasikan Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif Menghadapi Isu Resesi 2023 yang dilaksanakan di RM Ponyo, Jl. Malabar, Kota Bandung, Rabu (8/3/2023).
Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Prof. Dr. H .Bambang Qomaruzzaman, M.Ag,. (Guru Besar UIN SGD), yang dihadiri antara lain oleh Walikota Bandung diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Atet Dedi Handiman, Kepala Kemenag Kota Bandung, KH Tedi Ahmad Juanda, Kapolrestabes Kota Bandung diwakili Kasat Binmas AKBP Sutorih, Ketua Umum DPP LSM PMPRI Rohimat Joker dan jajaran, pimpinan elemen masyarakat dari Ormas, LSM dan OKP, pegiat UMKM, serta aliansi mahasiswa. Sedianya narasumber lain yang akan hadir adalah H.Dedi Supandi, S.STP, M.Si. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat), namun berhalangan.
Pada sambutan Walikota Bandung Yana Mulyana yang dibacakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Atet Dedi Handiman pada pembukaan FGD ini, menyampaikan bahwa UMKM merupakan salasatu sektor usaha yang memiliki daya ungkit pada pengembangan dan pembangunan ekonomi.
“Gerakan UMKM ini sangat penting dan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, selain itu UMKM sangat fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surutnya perekonomian. Jumlah UMKM yang terdaftar dalam database Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung kini mencapai lebih dari 9.242 pelaku usaha dengan serapan tenaga kerja sebanyak 23.746. Hal ini menunjukan bahwa UMKM merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi yang kompetitif dan berkeadilan,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa meningkatkan peranan sektor UMKM dalam pembangunan juga dalam perjalanannya masih terdapat kelemahan yang sedang diatasi oleh Pemerintah Kota Bandung melalui kebijakan regulasi dan kolaborasi.
“Secara umum kelemahan UMKM yang sangat terasa adalah penguatan permodalan, perizinan, bahan baku serta pemasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka akselerasi pengembangan UMKM, Pemerintah Kota Bandung senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan peranan UMKM dalam pembangunan kota dan akan senantiasa aktif berkolaborasi bersama dengan stakeholder untuk membangun Kota bandung yang sama-sama kita cintai ini, terlebih pada situasi dan kondisi dalam menghadapi pergerakan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung dan terasa dampaknya. Kemudian kini disusul dengan isu resesi global,” terangnya.
Namun demikian, apresiasi juga diberikannya kepada LSM PMPRI sebagai penyelenggara FGD, para narasumber juga peserta sebagai bagian dari ikhtiar dalam mencari formulasi dan solusi terhadap penerapan regulasi.
“Saya atas nama Pemerintah Kota Bandung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LSM PMPRI yang telah menggelar kegiatan (FGD) ini. Kami meyakini kegiatan ini merupakan bagian ikhtiar kita bersama dalam rangka mencari formulasi dan solusi dalam menyikapi isu penting dan strategis terbaik menghadapi kondisi perekonomian saat ini dan dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan kebijakan pemerintah kota. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada narasumber dan peserta yang antusias dalam kegiatan FGD ini. Harapan kami untuk peserta dan narasumber untuk lebih memahami dan mengembangkan berbagai isu strategis tentang pemberdayaan dan pengembangan yang lebih optimal untuk berperan dalam pertumbuhan perekonomian kota,” tandasnya.
Sedangkan Prof. Dr. H .Bambang Qomaruzzaman pada paparannya mengatakan bahwa FDG yang digelar ini merupakan bagian partisipasi aktif elemen masyarakat untuk berkontribusi pada pemerintah.
“Masukan-masukan dari masyarakat untuk menjadi pertimbangan kebijakan pemerintah dan wakil rakyat terhadap regulasi, salasatunya adalah dengan FGD. Tentunya untuk memberikan saran dan masukan harus diikuti dengan sejumlah data,” ucapnya.
Dalam menyikapi isu resesi global dan pembangunan daerah maupun nasional, Prof. Dr. H. Bambang Qomaruzzaman menyoroti salasatu hal substansial, yakni tentang kualitas pendidikan. Karena menurutnya kualitas pendidikan bagi anak-anak dan generasi muda adalah pondasi dan modal penting bangsa dalam pembangunan untuk mengantisipasi risiko krisis global.
Dalam diskusi yang berlangsung interaktif ini sendiri, telah menghasilkan sejumlah pokok pikiran yang akan dibagikan kepada pihak pemerintah terkait.
Menariknya, sejumlah elemen masyarakat mengutarakan kekecewaannya karena pada diskusi tersebut tidak dihadiri oleh pihak pemerintah sebagai narasumber. Termasuk kehadiran Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung yang tidak lama setelah membacakan sambutan dari Walikota Bandung, bergegas meninggalkan ruang FGD.
“Kita ingin mengetahui dari data pemerintah atau dinas UMKM, sampai dimana progresnya dalam FGD ini. Kita memahami sekarang banyak home industry, produk UMKM atau home industry ini jangan hanya dijadikan pajangan saja di kantor-kantor pemerintah, namun bagaimana informasi progres mengembangkan produksi dari home industry tersebut. Jadi, untuk masyarakat yang memiliki keterampilan dan keahlian memproduksi, akan dibagaimanakan? harus dikoordinasikan dengan bidangnya di Dinas UMKM, tapi sudah sejauh mana bidang UMKM itu menanganinya? bagaimana kita akan menilainya maju atau jalan di tempat atau bahkan kemunduran?” cetus Abah Mansur dari LSM GMBI.
Ditemui oleh pewarta usai kegiatan, Ketua Umum DPP LSM PMPRI Rohimat Joker mengatakan bahwa digelarnya FGD yang mengangkat tema Upaya Pemerintah Dalam Mengoptimalisasikan Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif Menghadapi Isu Resesi 2023 dan diskusi panel, sharing problem tentang perekonomian pasca Covid-19 serta Study Culture terkait kondisi ekonomi, sosial, dan kualitas pendidikan.
“Kita hadirkan FGD ini, berharap ada kontribusi solusi terhadap pergerakan dan peningkatan ekonomi terutama masyarakat dan pelaku UMKM dalam menghadapi isu resesi,” jelas Sekjen DPP LSM PMPRI Anggi Darmawan, M.Pd.
Namun pihaknya juga menyesalkan pihak pemerintah yang telah undang hadir untuk hidupnya diskusi, tetapi tidak hadir.
“Ya, kami sedikit kecewa karena harusnya pihak pemerintah yang diundang untuk terjadi diskusi interaktif pemerintah dan masyarakat, tetapi tidak hadir. Namun kami akan terus bergerak dan dalam waktu dekat kami akan membuat petisi menindaklanjuti hasil FGD hari ini,” tegasnya.
“Kita ingin ekonomi kerakyatan bertumbuh secara terukur dan sistematis,” tandasnya.*
