BANDUNG – Menyikapi sejumlah temuan dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang terjadi di lingkungan Pemprov Jabar, antara lain dalam program petani milenial, BKD Jabar, BUMD PT Jaswita, juga pungutan liar di lingkungan satuan pendidikan SMA, elemen masyarakat dari LSM PMPRI (Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia) melaksanakan aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Jabar, Jl Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (10/2/2023).
Massa dari LSM PMPRI sambil membawa sejumlah spanduk dan pelantang suara ini mendesak DPRD Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan fungsi pengawasan untuk melakukan hak angket.
“Kami minta DPRD Provinsi Jabar untuk segera membuat hak angket dalam kasus kecurangan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara calon petani milineal dengan PT AJ, diduga adanya mark up nominal dalam pinjaman secara disengaja,” kata Sekjen DPP LSM PMPRI, Anggi Darmawan dalam orasinya.
Selanjutnya, massa LSM PMPRI dalam orasi tersebut menyoroti adanya dugaan gratifikasi di kantor BKD Provinsi Jawa Barat terkait adanya dugaan KKN dalam penunjukan pejabat yang tidak obyektif dalam kualifikasi dan kompetensi. Selain itu, adanya dugaan KKN di BUMD Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh oknum di PT Jaswita, juga dugaan pungutan iuran liar secara sepihak masih terjadi di sekolah menengah atas (SMA) di wilayah Provinsi Jabar.
“Adanya dugaan KKN pada anggaran pariwisata Pemprov Jawa Barat senilai setengah triliunan rupiah. Maka dengan itu, kami meminta kepada seluruh dewan yang terhormat (DPRD) untuk segera melakukan hak angket untuk menyikapi semua dugaan kasus tersebut,” tegas Anggi.
Unjuk rasa itu sendiri diwarnai dengan tindakan melukai kepala menggunakan gelas yang dilakukan oleh dua orang peserta aksi.
“Jangankan darah, nyawapun siap kami tumpahkan disini jika anggota dewan tidak juga melakukan hak angket dalam menyikapi kasus korupsi yang ada di Provinsi Jawa Barat ini,” teriak Andre Hasibuan yang disambut kemudian oleh Irwansyah Mandai yang meminta DPRD Jabar segera merealisasikan tuntutan aspirasi peserta aksi untuk melakukan hak angket.
“Kami minta kalian sebagai wakil rakyat untuk segera melakukan hak angket demi terciptanya Provinsi Jabar bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN),” ujar Irwansyah Mandai.
Darah yang keluar dari peserta aksi selanjutnya ditampung dan dituliskan dalam selembar kain kafan yang bertuliskan Segera Bentuk Pansus Hak Angket.
Setelah itu, massa LSM PMPRI diterima oleh Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) DPRD Provinsi Jabar, lalu Anggi Darmawan menyerahkan kain kafan yang ditulis menggunakan darah serta semua dokumen berkas laporan dugaan korupsi yang ada di Provinsi Jabar.
Setelah itu, massa membubarkan diri dengan pengawalan dari petugas kepolisian.***
