BANDUNG – PT Jaswita Jabar yang merupakan salasatu BUMD (Perseroda) Jawa Barat yang bergerak di bidang jasa dan kepariwisataan yang salasatu produknya dikenal lewat aplikasi digital Gurilaps, kinerjanya kini disoroti oleh elemen masyarakat dari LSM PMPRI (Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia), lantaran perusahaan tersebut dianggap kurang produktif dan berpotensi membebani keuangan negara.
Hal tersebut diungkapkan oleh massa LSM PMPRI lewat aksi unjuk rasa damai yang dilaksanakan di halaman Gedung Sate, Jl. Diponegoro, Kota Bandung, (21/12/2022).
“Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, baik wisata alam maupun wisata perkotaan (urban tourism). Jadi, ironis dengan hasil kinerja PT Jaswita Jabar yang malah kontra produktif,” ujar Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat.
Disampaikan dari data yang dikantongi pihaknya, PT Jaswita Jabar ini beberapa kali mengalami kerugian dan bahkan kerugian itu kian membengkak.
“Sebagai bagian dari masyarakat, kami memiliki kepedulian atas sejumlah permasalahan yang terjadi di Jawa Barat. Salasatunya PT Jaswita Jabar ini yang membukukan kerugian hingga miliaran rupiah pertahun, serta diprediksi akan rugi kurang lebih sebesar Rp19,78 miliar di RKAP 2023,” terang Rohimat yang akrab dengan panggilan Joker.
“Oleh karena itu, saat ini kami hadir dalam sebuah pergerakan untuk menyuarakan permasalahan yang ada,” tambahnya.
Pada aksi unjuk rasa damai tersebut, massa yang dimotori Sekjen LSM PMPRI Anggi Dermawan, M.Pd., meminta agar Gubernur Jawa Barat turun tangan terhadap kinerja dari PT Jaswita Jabar ini.
“Gubernur Jawa Barat harus mempertimbangkan dan turun tangan terkait dugaan kerugian di BUMD PT Jaswita Jabar ini. Evaluasi manajemen dan staf pegawai yang bekerja di PT Jaswita Jabar yang kami duga tidak profesional di bidangnya, serta memantau keberadaan oknum yang ada di PT Jaswita Jabar yang diduga ikut menjadi penyebab kerugian anggaran bagi Provinsi Jawa Barat dan masyarakat Indonesia yang telah berkontribusi permodalan bagi perusahaan itu,” pintanya.
Selain menyoroti kinerja PT Jaswita Jabar, massa LSM PMPRI juga pada kesempatan tersebut menyampaikan terkait dengan persoalan demosi di lingkungan BKD Pemprov Jawa Barat yang diduga tidak melalui mekanisme dan prosedur yang seharusnya, serta sistem SIMJAWARA yang diduga bisa diutak atik sehingga memunculkan asesmen dan bobot penilaian yang tidak objektif.
Termasuk dalam penyampaian aspirasinya tersebut, LSM PMPRI menyoroti juga indikasi lemahnya fungsi pengawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait adanya dugaan pelanggaran Tata Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU), antara lain operasional PT RRP, salah satu perusahaan pengembang perumahan di wilayah Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
“Kami berharap suara kami didengar oleh Pak Gubernur sebagai bapak kami di Jawa Barat, dan dan meminta kepada gubernur untuk menindaklanjuti dugaan temuan yang kami sampaikan terkait permasalahan yang terjadi,” pungkas Anggi Dermawan pada aksinya.**
