Ciamis, (SI) — Aliansi Gerakan Rakyat Ciamis (ALGERAC) yang merupakan gabungan elemen masyarakat dari Ormas dan LSM, melaksanakan audiensi bersama Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis terkait dengan anggaran pencegahan dan penanganan Pandemi covid 19 yang berada diwilayah Kabupaten Ciamis, Selasa (12/5/2020).
Kegiatan audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi D Syarif Sutiarsa dan beberapa orang anggota di Ruang Utama DPRD, dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Asisten Daerah Perekonomian, Ketua Baznas Kabupaten Ciamis.
Alfian, salah satu peserta audiensi mengatakan, kami bersama rekan-rekan yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Ciamis (ALGERAC) bermaksud untuk menanyakan tentang anggaran yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Ciamis yang bersumber dari potongan TPP ASN Kabupaten Ciamis, terkait dengan jumlah dan penggunaannya.
“Sedikit menyinggung terkait beberapa anggaran penanganan Covid 19 yang bersumber dari alokasi anggaran yang lain, saya juga mengkritisi terkait kebijakan PSBB yang terkesan hanya seremonial belaka, dimana penerapan kebijakan tersebut tidak dibarengi tindakan sesuai protokol kesehatan,” ujar Alfian.
Sebagai contoh, lanjutnya, sekat posko yang dibuat dirasa kurang ketat. “Perjalanan saya menuju Ciamis, melewati posko saya hanya diberhentikan dan tidak ada petugas yang mendekati baik untuk memeriksa suhu tubuh maupun memberi arahan,” ucapnya.
“Seharusnya demi keamanan wilayah dari penyebaran virus Covid 19 ini, semua orang yang masuk wilayah Ciamis diasumsikan memiliki peluang yang sama membawa virus. Selain itu, masih ada pemudik yang lolos dari posko Covid 19 yang ada,” ungkap Alfian.
“Selain itu, saya juga mempertanyakan terkait anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis yang rencananya dipergunakan untuk insentif tenaga medis non ASN, apakah sudah terealisasi atau belum?” tanya Alfian.
Ketua Baznas Kabupaten Ciamis, Drs. Saeful Ujun, selanjutnya menjelaskan terkait dengan uang yang didapat dari potongan TPP ASN yang ditanyakan oleh ALGERAC. “Pada bulan April, potongan TPP ASN sebesar Rp631.720.861 yang dipergunakan untuk membeli 30.000 pcs masker berbahan kain dan 9.000 paket sembako. Dan untuk bulan Mei, uang dari potongan TPP ASN baru masuk sebesar Rp72.000.000 yang rencananya untuk membeli beras, berasnya sudah ada tapi belum dibayar,” jelasnya.
Asda Perekonomian Kabupaten Ciamis, Toto Marwoto, pada kesempatan yang sama menerangkan bahwa kebijakan PSBB di Kabupaten Ciamis merupakan kebijakan dari Provinsi Jawa Barat, karena Ciamis merupakan bagian dari Jawa Barat.
“Sebetulnya perlakuan kita masih sangat toleran dibandingkan dengan daerah-daerah lain, seperti tetangga kita Tasikmalaya maupun di Bogor. Di kita masih sangat toleransi, misalkan toko-toko fashion masih diperbolehkan buka, karena aspek ekonomi harus jalan,” kata Toto Marwoto.
“Cuma physical distancing-nya harus jalan, dan apabila ada hal yang kurang sesuai dengan protokol transportasi, silahkan koordinasi dengan Dinas perhubungan,” terangnya.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Toto Marwoto, “Sedangkan terkait anggaran tahap pertama yang 12 milyar, itu dibagi menjadi beberapa komponen, seperti di Dinas Kesahatan untuk APD, belum lagi yang ditransportasi di posko-posko, dan kita ada JPS (Jaring Pengaman Sosial) di Dinas Sosial,” pungkasnya.
Giliran Kepala Dinas Kesehatan, dr. Yoyo, ia menjelaskan terkait anggaran yang rencananya untuk insentif tenaga kesehatan baik itu Bidan maupun Perawat yang Non ASN, sebesar 1,2 milyar. “Sekarang berkasnya sudah ada di meja Bapak Bupati, mudah-mudahan minggu ini bisa terealisasi,” jelasnya.
Ketua Komisi D, Syarif Sutiarsa, pada audiensi itu mengatakan, “Saya selaku Ketua Komisi D beserta anggota Komisi D akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan, karena realita di lapangan bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan oleh Asisten Daerah,” cetusnya.
“Pertama saya akan kejar Puskesmas, saya tidak mau mendengar di Puskesmas kekurangan APD dan obat-obatan untuk melaksanakan tugas beliau dalam melayani masyarakat. Ini demi kebaikan bersama,” tegasnya.
“Sengaja rekan-rekan aliansi tidak saya buat puas, karena jika kami buat mereka puas, mereka tidak akan kembali lagi kepada kami untuk sama-sama mengawal jalannya pemerintahan,” tutup Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis ini.
[Man]
