Rohimat Joker Soroti Soal Dugaan Penyelewengan Dana Donasi Masyarakat Oleh ACT

oleh -
Rohimat Joker Soroti Soal Dugaan Penyelewengan Dana Donasi Masyarakat Oleh ACT
Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat Joker. [foto: dok.]

BANDUNG – Ketua Umum DPP Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat Joker, turut menyoroti terkait dengan kasus dugaan penyelewengan dana donasi masyarakat yang masuk ke lumbung lembaga filantropi ACT (Aksi Cepat Tanggap).

“Seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri,” ujar tokoh yang dikenal aktif terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan dan lingkungan ini, Kamis (7/7/2022).

Pepatah tersebut ia lontarkan menyikapi sejumlah pengurus ACT yang telah memalukan organisasinya sendiri dan berdampak pada proses hukum bahkan izin pengumpulan duit dari  masyarakat kini dicabut oleh Kemensos.

“Oknum yang melakukan penyelewengan dana kemanusiaan harus ditindak hukum,” tegas Joker. Sembari menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah Kemensos yang mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan ACT.

Menurutnya, penyelewengan dana sosial, berapapun jumlahnya harus tetap ditindak. Sebab, dana tersebut adalah dana untuk kegiatan sosial yang berasal dari masyarakt selaku donatur untuk membantu yang tertimpa musibah, bukan untuk kepentingan pribadi.

“Berapapun yang diselewengkan menurut saya harus ditindak serta dilakukan diaudit,” kata Joker.

Kendati itu, sanksi dan tindakan tegas tersebut diperlukan demi memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penghimpun dana amal dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, Ia juga meminta pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap kelompok filantropi atau organisasi penghimpun dana masyarakat.

“Ya gini, kalau perlu dibentuk Komisi Pengawasan Yayasan Filantropi atau apapun namanya, sehingga ada wadah atau ada jalur untuk masyarakat mengadu atau ada yayasan yang menyimpang bisa ditindak,” tegas Joker lagi.

Baginya, masalah ACT harus dibongkar ke masyarakat agar masyarakat dan para donaturnya mengetahui dana-dana tersebut dipergunakan untuk apa saja dan atas nama publik harus dikelola secara transparan dan terbuka. Termasuk dalam pengelolaan biaya operasional manajemen di dalamnya.

“Soal mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemanusiaan atau atas nama kegiatan keagamaan tentu harus dikelola secara transparan dan terbuka. Harus disampaikan kepada masyarakat secara periodik laporan penggunaan keuangannya, termasuk biaya operasional manajemennya jangan sampai seperti ciprat air di dulang kena muka sendiri,” jelas Ketua Umum DPP LSM PMPRI itu.****

Comments

comments