Kebumen [ Sorot Indonesia ] – Penyelenggaraan Pilkada serentak sebagai bagian dari perwujudan pesta demokrasi rakyat harus terselenggara secara sukses dengan aman dan damai. Demikian yang menjadi fokus perhatian dalam Rakor Kamtibmas Kabupaten Kebumen yang bertajuk Menuju Sukses Pilkada Aman dan Damai, Becik tur Nyenengake. Menghadirkan Dr Drs H Budiyanto SH MHum, acara Di Hotel Maxoil. Kebumen diikuti jajaran Polres dan Polsek se-kabupaten Kebumen, dan Muspika se-kabupaten Kebumen (06/03/2018)
“Tahun 2018 adalah tahun demokrasi, karena negara kita akan menyelenggarakan pilkada serentak di berbagai daerah, termasuk Jawa tengah dan terkhusus Kabupaten Kebumen”, kata Budiyanto. “Sebagai warga negara yang baik, kita semua tentunya berharap pilkada akan terselenggara dengan sukses, aman, dan damai serta Becik Tur Nyenengake”. Lanjut mantan anggota DPRD Jateng itu mengungkapkan harapannya. Dia juga mengingatkan untuk memilih pemimpin yang memiliki kejelasan visi misi ke depannya agar kualitas demokrasi terus mengalami peningkatan, “Mari kita pilih pemimpin yang berintegeritas, berkualitas, toleran, bisa membawa perubahan dan kemajuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat” ungkapnya.
Pria yang pernah menjadi ketua DPD KNPI Jawa Tengah tersebut menerangkan tentang dasar hukum penyelenggaraan pilkada. Yakni UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Pilkada Serentak sebagai perwujudan demokrasi yang selama ini kita cita-citakan. Tapi pilkada bukanlah dari puncak kejayaan Indonesia. Menurutnya hal ini merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat pendiri negara.
“Maka dari itu, kita semua harus memilih calon pemimpin dengan pertimbangan rasional berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan integeritas. Bukan memilih dengan pertimbangan kesamaan latar belakang, suku, agama, ras, dan golongan.” Ucap dosen Fakultas Ilmu Sosial Unnes itu menandaskan.
Meski diakui bahwa implementasi sistem pilkada masih terdapat kekurangan dan mempunyai dampak yang negatif, namun bukan berarti bahwa sistem pilkada yang juga bagian dari proses demokratisasi hasil reformasi ini dihentikan. Yang diperlukan adalah perbaikan dari sistem pilkada yang nantinya akan memperbaiki kualitas demokratisasi dan otonomi daerah.
Selain itu, ia mengingatkan tentang bahaya dari sentimen sara, hoax, ujaran kebencian dan politik uang. Untuk itu dia mengingatkan agar penyelenggara yang independen menunjukkan netralitasnya, baik KPU maupun BAWASLU, Birokrasi atau ASN, TNI, dan POLRI tetap menjaga netralitasnya.
Hal lain dari suksesi Pilkada adalah peran dari pewarta yang memiliki etika tinggi dalam pemberitaan. Dikatakan etika media yang harus dilaksanakan yakni; memberikan informasi yang berimbang, responsif dengan masalah sosial, mengajak untuk melakukan hal-hal positif, menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, efektif menyentuh masyarakat, dan tentunya menghibur tidak memunculkan rasa takut. Dengan adanya Pilkada serentak ini, dia berharap agar masyarakat semakin dewasa dalam berdemokrasi, “Masyarakat seharusnya sudah semakin dewasa dalam menjalani perbedaan pilihan dalam pilkada ini agar tidak ada gesekan sosial yang merugikan” tukasnya.
Menurutnya, masyarakat menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pilkada yang aman dan damai serta menyenangkan. Masyarakat yang menjadi pelaku demokrasi, masyarakat juga yang nanti akan merasakan dampak dari pilkada. Sekalipun berbeda pilihan, masyarakat harus tetap guyub dan tidak terpetak-petakkan. Sehingga proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Karenanya, dia menekankan Pilkada Jawa Tengah harus berjalan denga aman, damai, becik tur nyenengake. (ARH_SorotIndo)
