BANDUNG,- Pemilihan Dewan Pengawas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), diragukan kredibilitasnya oleh sebagian publik, namun dari pihak akademisi memiliki pendapat lain.
Muradi, Akademisi sekaligus pengamat politik dan keamanan dari Universitas Padjadjaran Bandung, beranggapan banyak model yang bisa ditawarkan dalam pembentukan Dewan Pengawas KPK itu.
” Ya, kan bisa begini, modelnya kayak Kompolnas, atau modelnya ada unsur pemerintah, unsur DPR, unsur masyarakat, kan bisa mengontrol satu sama lain. Komisi Yudisial juga begitu, bertarung disitu justru. KPK itu produk politik, tidak bisa kemudian lepas dari politik,” jelas Muradi, (19/9/2019).
Muradi juga mengatakan, pemerintah dan DPR telah berpikir matang soal revisi UU KPK ini.
“Pemerintah juga harus menjaga (independensi) agar KPK tidak di drive pihak lain (diluar pemerintah), itu saya kira niat baik. Kalaupun kedepannya tidak baik, akan teruji kok dalam satu dua bulan kedepan. Kalau memang benar, kenapa harus takut. Saya tidak melihat ada niatan pemerintah untuk meng-counter KPK. tidak tuh. Kita uji materi saja, pertarungan politik ya begini,” ungkap Muradi.[*]
