Saya tertarik dengan link berita online BeritaManado.com yang baru dibagikan oleh Pak Hanny Sumakul dengan judul “Jutaan Gen Z Menganggur, Manfaat Bonus Demografi Indonesia Terancam.”
Saya kutip Bapak Presiden Jokowi memberikan tantangan bagi kita dalam link berita ini yang perlu kita cermati bersama, yaitu :
Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada bulan Maret menegaskan tekad pemerintah untuk memanfaatkan bonus demografi, seraya mengatakan Indonesia memiliki kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik karena 68 persen penduduknya berada dalam rentang usia produktif.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa Indonesia, negara kita ini memiliki peluang besar, memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju saat puncak bonus demografi di tahun 2045, saat itu kesempatan kita,” ujar Jokowi dalam sambutannya pada peresmian pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia.
Tantangan yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut sebenarnya mencambuk kita semua sebagai rakyat Indonesia untuk menjabarkan dalam bentuk upaya bersama mencari peluang bagi sekitar 68 persen penduduk Indonesia yang berusia produktif.
Saya berupaya mengutip pemikiran Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), yang menyebut bahwa Indonesia bisa terjebak dalam status negara berpenghasilan menengah jika tidak mampu memanfaatkan bonus demografi.
“Bukan hanya tidak mendorong laju perekonomian karena mereka tidak hasilkan apa-apa, tapi juga akan menjadi beban perekonomian, karena mereka tidak menghasilkan apa-apa,” kata Ahmad.
Sebanyak 81 ribuan orang dari total 1,31 juta angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dinyatakan sebagai pengangguran pada bulan Februari 2023. Artinya ada 1,23 juta orang yang memiliki pekerjaan (Manado Bacirita, 6 Mei 2023).
Kalau ada rencana Reklamasi Pantai Kota Manado dengan peluang menampung tenaga kerja sekitar 30.000 orang, sebagaimana beberapa kali dijelaskan di dalam diskusi di WAG Baku Beking Pande, apakah dijamin 30.000 tenaga kerja tersebut hanya berasal dari Sulawesi Utara khususnya Kota Manado ? Tentu perlu perencanaan yang baik sejak awal.
Kepala BPS Provinsi Sulut, Asim Saputra mengatakan penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian. Dari 1,23 juta orang yang bekerja itu, ada 22,03 persen bekerja di sektor pertanian. Namun demikian, angka ini mengalami penurunan hingga 20,44 persen dibandingkan tahun 2022.
“Sektor lain yang menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan 18,60 persen dan industri pengolahan 10,89 persen,” ujar Asim (Manado Bacirita, 6 Mei 2023).
Adapun proporsi pekerja formal mengalami peningkatan 3,74 persen dibandingkan tahun 2022, menjadi 40,86 persen atau 502,58 ribu orang.
“Namun sebaliknya, persentase penduduk yang bekerja di kegiatan informal atau berusaha sendiri mengalami penurunan,” ujar Asim (Manado Bacirita, 6 Mei 2023).
Dengan demikian, tantangan bagi kita di Sulawesi Utara untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di kegiatan informal atau berusaha sendiri. Kalau kita mengamati UMKM di bidang kuliner di Kota Manado cukup banyak dimiliki warga dari luar Sulawesi Utara. Demikian juga tenaga kerja yang bekerja di UMKM tersebut masih banyak dari tenaga kerja yang datang dari luar Sulawesi Utara.
Evaluasi terhadap kesempatan bekerja di kalangan tenaga kerja produktif di Sulawesi Utara sebanyak 81.000-an sebagaimana dijelaskan Kepala BPS Sulut, perlu diupayakan dalam rangka mencari peluang terbaik bagi para tenaga kerja yang belum bekerja tersebut.
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Tenaga Kerja di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Utara perlu bergandengan tangan dengan stakeholders terkait untuk memahami kendala dan berupaya mencari solusinya.
Mapalus menjadi salah satu cara terbaik untuk mencari solusi terbaik peluang kerja bagi sekitar 81.000-an tenaga produktif yang belum mendapatkan kesempatan bekerja. UMKM di bidang pertanian mungkin bisa menjadi peluang, bila Pemda setempat juga bekerja keras untuk ikut MAPALUS.
Menurut Ketua Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, dr. Ali Mahsun Atmo, MBiomed secara JAPRI melalui WA, jawabannya adalah “Percepat dan Perluas Hadirnya Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha. Juga akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan keberadaan MZ – Milenial Gen Z Center KERIS, serta Dana Amal Produktif – DAP Ekonomi Rakyat, Kemitraan Produktif – KP, dan Penyertaan Modal Produktif – PMP KERIS jadi sebuah niscaya. Tentunya sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta dalam negeri maupun global.”
Semoga Komite Ekonomi Rakyat Indonesia pimpinan dr Ali Mahsun Atmo, MBiomed, yang berkantor di Jakarta bisa ikut membantu membangun kekuatan ekonomi rakyat di Sulut melalui perwakilannya di Sulawesi Utara.
*****
Jakarta, 26 Mei 2024
Penulis :
Ronny F. Sompie
Ketua Dewan Pembina
Komite Ekonomi Rakyat Indonesia
