BANDUNG,- Jamaah travel umrah PT Solusi Balad Lumampah (SBL) dari perwakilan seluruh Indonesia menggelar pertemuan konsolidasi nasional yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Bumi Asih Jaya, Jl Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (12/4/2018). Konsolidasi ini dihadiri sekitar 500 jamaah yang antara lain adalah jajaran GM, MGM, Kepala Cabang dan jamaah, untuk menindaklanjuti proses yang saat ini sedang berjalan, baik yang terkait persoalan hukum Dirut PT SBL maupun langkah-langkah penting jamaah dalam persiapannya menuju ke tanah suci.
“Konsolidasi yang di gelar hari ini adalah murni semuanya jamaah SBL, terkait dengan sisa jamaah SBL yang belum diberangkatkan, kurang lebih 4.500 jamaah. Dan hari ini teman-teman semua meminta kepada seluruh pihak, baik itu pihak kepolisian serta pihak-pihak terkait dalam hal pemecahan persoalan yang akhir-akhir ini kerap dialami oleh jamaah di beberapa travel di Indonesia, agar bisa memfasilitasi, melakukan audiensi atau penyelesaian-penyelesaian bagaimana mengatur untuk memberangkatkan jamaah (ke tanah suci),” terang koordinator jamaah PT SBL Nazarudin Khailani saat wawancaranya dengan wartawan di sela acara konsolidasi tersebut.
Dijelaskan oleh Nazarudin, “Terlepas pada proses hukum dan lain-lain, kami tidak intervensi ke arah sana. Tetapi tetap kepada niat suci kami, yang pertama ingin mendapatkan fasilitas untuk ibadah ke tanah suci, niat kami ibadah. Kami tidak ada niat untuk menjatuhkan siapapun, tidak ada niat untuk memenjarakan siapapun, maka dari seluruh jamaah yang hari ini hadir, tidak ada satupun yang melapor kepada pihak kepolisian terkait dengan sangkaan hukum yang dialami Direktur Utama PT SBL,” jelasnya.
“Hari inipun kami berkonsolidasi untuk berkaca kepada beberapa kasus travel yang terselesaikan dengan proses hukum, dan tetap yang dirugikan adalah jamaah. Jadi dalam hal ini kami tidak mau dirugikan. Selain pimpinan perusahaan SBL masih bertanggungjawab untuk memberangkatkan jamaah, dan nilai asset pun masih bisa memberangkatkan sekitar 4.500 jamaah. Dananya masih cukup, tapi tidak diberikan kesempatan, Jadi kami mohon juga, berikanlah kesempatan, pihak-pihak terkait juga melirik dan melihat, bahwa kami yang sudah menyetorkan dana tunai kepada perusahaan berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah dan mufakat, terlepas pada proses hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik. Tapi kami juga meminta kepada Negara Republik Indonesia untuk ikut memikirkan bagaimana menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah,” imbuh Nazarudin panjang lebar.
Namun demikian, pihaknya juga sedang di bingungkan oleh status PT SBL yang ijinnya dicabut oleh Kementerian Agama RI, “Ini juga kami bingung, dengan keputusan dari Kementerian Agama beberapa hari yang lalu. Kami berencana ingin berangkat ke tanah suci, sementara ijinnya di cabut. Di sisi lain pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama meminta kepada travel-travel bermasalah untuk memberangkatkan jamaah, tapi di sisi lain pintunya ditutup. Dan kami sudah mengadukan semua persoalan ini kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, kepada Sekretariat Negara, dan terakhir kami audiensi langsung dengan Komisi III DPR RI. Dan kami konsolidasi bersama hari ini, yaitu bagaimana menyatukan persepsi, agar masalah ini bisa selesai dengan jamaah tetap bisa berangkat ke tanah suci, bukan dengan proses hukum yang berlarut-larut.,” tegas Nazarudin lagi.
Diungkapkan lagi oleh Nazarudin, “Konsolidasi ini juga terkait dengan kesanggupan pimpinan perusahaan untuk memberangkatkan seluruh jamaah, yaitu dengan rencana Umrah Akbar. Darimana uangnya? Itu kewenangan manajemen, bukan kewenangan kita. Kewenangan kami adalah menuntut hak kami, agar rencana umrah kami tidak terkendala dengan hal apapun,” ungkapnya.
Acara konsolidasi jamaah PT SBL ini berlangsung menarik dan simpatik, terlebih didapatkan informasi, walau ijin SBL dicabut, bahwa seluruh jamaah akan mendapatkan bantuan dari pihak yang tidak ingin namanya disebutkan untuk bisa berangkat ke tanah suci. Umrah Akbar yang menentukan adalah manajemen PT SBL, manajemen PT SBL . Direncanakan tahapannya dari pertengahan April ini hingga Desember 2018. [St]
