BANDUNG,- Rekrutmen anggota Polri memegang posisi penting dalam proses tumbuh berkembangnya Polri menjadi sebuah organisasi yang paripurna, organisasi yang profesional, modern dan terpercaya. Sebagaimana adagium Garbage In Garbage Out, maka kesalahan dalam proses rekrutmen menyebabkan Polri tidak akan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik karena diawaki oleh orang-orang yang sebenarnya tidak qualified sedari awal menjadi anggota Polri.
Buruk kualitas bahan bakunya, maka hasilnya akan buruk pula. Salah satu yang menyebabkan rekrutmen yang buruk ini adalah ketidakprofesionalan panitia, karena adanya berbagai gangguan yang terjadi, seperti adanya KKN.
Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten SDM Kapolri, Irjen Pol Drs. Arief Sulistyanto, M.Si., sebagai Ketua Panitia Nasional rekrutmen anggota Polri saat menghadiri kegiatan Pengambilan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka Penerimaan Anggota Polri Terpadu TA 2018 yang digelar di Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat (13/4/2018), yang dipimpin oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto selaku Ketua Panitia daerah Jawa Barat.
Disebutkan oleh Arief Sulistyanto, menyadari itu, menjadikan proses seleksi dan rekrutmen sebagai salah satu prioritas program kerjanya dengan slogan yang sangat terkenal, yaitu Clear and Clean menuju SDM Polri yang unggul dan kompetitif. Segala bentuk percaloan, KKN, katebelece atau sponsorship, suap dan hal lain yang merusak proses rekrutmen, diberantas habis hingga ke akar-akarnya.
“Seluruh komponen yang terlibat, seperti Panitia, peserta, orang tua dan pengawas diminta komitmennya melalui sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pernyataan tertulis berupa penandatanganan pakta integritas,” ujar Arief.
“Tindakan nyata disiapkan bagi pelanggarnya hingga berupa pidana,” tegasnya.
Kegiatan penandatanganan Pakta integritas bagi panitia seleksi, pengawas internal maupun eksternal, peserta seleksi dan orang tua peserta, berjumlah sekitar lebih kurang 10.000 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa proses rekrutmen/penerimaan anggota Polri diselenggarakan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta profesional dan terpercaya (Promoter).
Irjen Pol Drs Arief Sulistyanto juga mengumumkan, selaku panitia pusat menjamin bahwa dalam rekrutmen anggota Polri tahun ini tidak akan ada KKN ataupun katebelece/titipan titipan. “Jika ada yang menemukan masih seperti itu, saya meminta agar masyarakat segera melaporkannya kepada Kapolda atau Propam, dan akan ditindaklanjuti secara serius. Dengan adanya pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas ini, berarti semua pihak telah berikrar dan berjanji hakekatnya kepada Allah SWT untuk mengikuti prosedur secara sungguh-sungguh,” ujar Arief menekankan.
Kapolda Jabar Irjen Pol Drs Agung Budi Maryoto pada kesempatan sambutannya menyampaikan, Ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan secara terbuka di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dengan dihadiri oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Drs. Arief Sulistyanto, M.Si.
“Panitia daerah Polda Jabar, berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan exellence selama proses seleksi secara transparan. Sehingga unggul dan kompetitif dengan tidak ada suap, tidak KKN dan tidak Gratifikasi guna menuju Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya,” terang Kapolda.
Untuk terciptanya rekrutmen yang transparan, Kapolda menambahkan, proses seleksi selain dari panitia internal terdapat pihak eksternal yang digandeng untuk melaksanakan pemeriksaan dan juga pengawasan proses seleksi. Dalam hal ini Polda Jabar bekerjasama dengan perwakilan Ombudsman dan Universitas Pendidikan Indonesia.
Kapolda lebih lanjut menjelaskan, “Polri menyelenggarakan rekrutmen sesuai prinsip minimal Zero Growth, melalui program proaktif rekrutmen dengan melakukan penjaringan calon anggota Polri secara terpadu dan proaktif dengan mencari serta memilih calon-calon yang berkualitas dan memiliki keahlian yang dibutuhkan organisasi, dengan proses Werving yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis, serta melibatkan pihak luar sebagai pengawas dalam sistem penerimaan terpadu (pendaftaran calon anggota Polri dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan secara online yang meliputi pendaftaran Akpol, Bintara dan Tamtama),” jelasnya.
Ditegaskan oleh Kapolda, “Setiap tahapan seleksi tidak dipungut biaya (Gratis). Namun demikian, banyak desas-desus atau rumors di masyarakat, bahwa jika ingin lulus menjadi anggota Polri, maka harus menyediakan sejumlah uang, yang terkadang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Tentunya hal tersebut tidaklah benar, karena dalam proses penerimaan anggota Polri menggunakan dana APBN, serta apabila calon anggota Polri telah memenuhi standar kelulusan, maka Insya Allah akan lulus menjadi anggota Polri, tanpa harus membayar kepada oknum panitia, ataupun perantara yang menawarkan jasa bisa membantu kelulusan. Yang paling utama bagi para calon Taruna, Taruni Akpol, Bintara dan Tamtama Polri adalah Belajar, Berlatih dan Berdoa,” tegasnya.
“Hati-hati, dan jangan percaya terhadap janji-janji maupun bujuk rayu dari oknum anggota polisi, orang – orang yang mengaku pejabat maupun warga masyarakat yang menawarkan jasa dapat membantu para peserta seleksi dalam proses rekrutmen yang sedang saudara ikuti,” terang Kapolda mengingatkan.
Selain itu, Kapolda juga menekankan kembali, jangan terlibat atau sengaja melibatkan diri untuk menyuap panitia seleksi dengan tujuan tertentu yang dapat menciderai prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis dalam proses rekrutment ini. Kapolda juga berharap agar masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila ada indikasi terjadinya KKN dalam proses seleksi ini.
Dilarang menggunakan sponsorship untuk seluruh seleksi dikbang dan diktuk tahun anggaran 2018 dengan cara menghubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia/pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain. Bagi peserta yang melakukan akan di diskualifikasi yang selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku. [*]
