Iwa Karniwa Buka Workshop Gerakan Pengurangan Risiko Bencana DAS Citarum Berbasis Masyarakat

oleh -
Iwa Karniwa Buka Workshop Gerakan Pengurangan Risiko Bencana DAS Citarum Berbasis Masyarakat
Perwakilan peserta Workshop Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat, berfoto bersama narasumber dan Sekdaprov Jabar Iwa Karniwa, di Hotel Lingga, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (3/9/2018).

SOROTINDONESIA.COM, Bandung,- Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Kedeputian Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, menggelar kegiatan Workshop Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di Hotel Lingga, Jl. Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (3/9/2018).

Hadir pada pembukaan kegiatan tersebut Sekdaprov Jabar, Iwa Karniwa, para narasumber diantaranya Iwan Eka Setiawan (Asdep Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK), Tubagus Haeru Rahayu (Asdep Pendidikan dan Pelatihan Maritim Kemenko Kemaritiman), Komandan Sektor VI Satgas Citarum Kolonel Inf Yudi Zanibar, Komandan Sektor VII Satgas Citarum Kolonel Kav Purwadi, dan Dewi dari BPLHD Jabar serta sedikitnya 99 orang peserta yang terdiri dari kepala desa, Badan Perwakilan Desa, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, perwakilan kewilayahan, Satgas dan Babinsa dari Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Dayeuhkolot dan Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Pada sambutannya Pj Gubernur Jabar Mochamad Iriawan melalui Sekdaprov Jabar Iwa Karniwa dikesempatan tersebut menyampaikan ucapan apresiasi dan terimakasih kepada Kemenko PMK yang telah menyelenggarakan kegiatan ini serta semua pihak yang hadir dan berpartisipasi sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk memulihkan kelestarian dan daya dukung ekosistem lingkungan hidup di Jawa Barat khususnya disekitar aliran Sungai Citarum. “Sebagaimana dimaklumi sebagai salasatu DAS terbesar di Jawa Barat yang melintasi wilayah 12 kabupaten dan kota, daerah Sungai Citarum mengalami masalah yang serius seiring tekanan jumlah penduduk yang begitu besar dan beragam aktifitas didalamnya. Krisis air bersih, pencemaran limbah, aktifitas domestik pertanian, peternakan, industri, erosi, alih fungsi lahan dan banjir yang sering kali terjadi di DAS Citarum ini,” kata Iwa mengawali sambutannya.

Dilanjutkan oleh Iwa, “Berdasarkan permasalahan tersebut Pemprov Jawa Barat terus mengupayakan penanganannya dan memiliki prioritas untuk memperbaikinya dengan mencanangkan gerakan Citarum Bestari yang dimulai sejak tahun 2014. Namun menyadari bahwa masih banyak hambatan didalam pelaksanaannya, sehingga program-program belum jalan maksimal. Maka saya selalu menyambut baik berbagai program terkait penataan Sungai Citarum oleh berbagai pihak, seperti workshop Gerakan Pengurangan Risiko Bencana DAS Citarum Berbasis Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kemenko Bidang PMK, pada kesempatan ini sebagai implementasi dari Perpres No. 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dengan motor utama dari Kodam III/Siliwangi,” lanjutnya.

Ditambahkan, “Saya mendukung baik kegiatan workshop pada hari ini, dalam rangka mengimplementasikan Perpres No. 15 tahun 2018, serta menjadi harapan kita bersama untuk dapat mentransformasilkan pengetahuan dan wawasan terkait dengan Gerakan Pegurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dan saling menguatkan supaya dilakukan juga penataan dan penanganan DAS Citarum berbasis masyarakat,” tambah Iwa.

Pada kesempatan tersebut, sambil membuka gelaran workshop, Iwa juga berharap dukungan dan kerja nyata yang berkesinambungan dengan berbagai pihak untuk menyamakan visi dan komitmen bersama, memperkuat koordinasi dan sinergitas diantara unsur-unsur baik itu pemerintah, akademisi, dunia usaha maupun komunitas masyarakat untuk bersama-sama menghadirkan perlindungan dan pemulihan di sekitar DAS Citarum guna lingkungan yang lebih baik.

Iwan Eka Setiawan, pada pemaparannya mengungkapkan tujuan digelarnya workshop tersebut adalah membangun dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas semua pihak terhadap kesiapsiagaan bencana. “Membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana dengan cara membangun partisipasi semua pihak,” jelasnya.

“Mengingat kerentanan, keterpaparan masyarakat akan ancaman bencana hidrometereologis di sepanjang DAS Citarum dan untuk mendukung program Citarum Harum, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kemenko Maritim, BNPB, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Baznas, dan Komandan Satuan Tugas Sektor 6 dan Sektor 7, maka diperlukan satu momen untuk melatih kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sebagai upaya menggugah kesadaran dan menciptakan budaya aman diantara masyarakat,” urai Iwan.

Ditambahkannya, “Indonesia adalah daerah rawan bencana alam, oleh karena itu masyarakat harus disiapkan untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman, mengubah perilaku dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembelajaran PBR,”.

Pada acara workshop yang berisi pembekalan dan pelatihan sebagai upaya diantaranya membentuk kader pelopor penanggulangan bencana dan membentuk desa tangguh bencana yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 7 September 2018 itu, Dansektor 6 Satgas Citarum Kolonel Inf Yudi Zanibar berharap para peserta dapat mengikutinya dengan baik, “Penanggulangan bencana ini sangat diperlukan, karena kini sudah masuk musim penghujan yang seringkali menimbulkan banjir,” kata Yudi sambil mengingatkan agar warga untuk mencermati sampah yang kerap menghambat kelancaran aliran air. “Ikuti dan serap ilmu dan petunjuk pada acara ini sampai selesai, yang implementasinya bisa kita praktekkan di lapangan untuk mengurangi terjadinya bencana,” pesannya. Dansektor juga mengucapkan terimakasih kepada warga yang selama ini telah ikut bahu membahu dengan jajaran Satgas untuk menciptakan dan menjaga sungai yang bersih.

Pada giliran pemaparannya, Dansektor 7 Satgas Citarum Kolonel Kav Purwadi mengulas permasalahan yang ada, “Masyarakat masih kurang sadar terhadap lingkungan, karena sampah masih banyak ditemukan di aliran sungai selain dari persoalan sedimentasi,” ucapnya. Dilanjutkan oleh Dansektor, “Pernah di aliran Sungai Citepus Desa Pasawahan, sampah yang diangkut sebanyak 20 truk dalam satu hari,” ungkapnya.

Persoalan di Sektor 7, kata Kolonel Purwadi, adalah banjir. “Dibutuhkan kader-kader untuk membentuk desa tahan bencana. Jadi, dalam pelatihan diharapkan kader dari masyarakat ini bisa menggerakan dan mengevakuasi warga bila terjadi banjir untuk meminimalisir korban, termasuk distribusi logistik,” jelasnya.

Dikesempatan terpisah, ketua panitia pelaksana workshop ini, Ilham atau akrab di sapa Ki Anom menjelaskan, pelatihan yang dilaksanakan selama 5 hari ini akan diisi dengan agenda di hari pertama pemaparan para narasumber dari berbagai instansi baik pusat maupun daerah dan jajaran Kodam III/Siliwangi, termasuk dari komunitas Ecovillage dan Jaga Balai. “Kegiatan hari kedua dan ketiga dan keempat akan disampaikan pelatihan yang terbagi dengan 7 modul dari fasilitator BNPB terkait materi-materi yang menjadikan desa tangguh bencana itu,” jelasnya.

Hari terakhir, kata Ki Anom, masing-masing peserta diminta untuk membuat program nyata dari 3 hari pelatihan yang disampaikan oleh BNPB. “Program yang dibuat tentunya disesuaikan dengan kondisi ditempatnya masing-masing. Nanti kita juga akan memberikan stimulan sebagai bentuk kolaborasi untuk program aksi nyatanya tersebut,” ucapnya.

Sedangkan untuk peserta workshop, dikatakan oleh Ki Anom, adalah daerah yang rawan banjir, antara lain dari Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang. “Masing-masing kecamatan diwakili 3 desa, seperti Kecamatan Baleendah pesertanya dari Kelurahan Baleendah, Desa Andir dan Desa Bojong Malaka. Kecamatan Bojongsoang adalah Desa Tegaluar, Desa Bojongsoang dan Desa Bojongsari. Sedangkan dari Kecamatan Dayeuhkolot diantaranya dari Kelurahan Pasawahan, Desa Dayeuhkolot dan Desa Citeureup,” pungkasnya. [St]

Comments

comments