SEMARANG , sorotindonesia.com – Debat terbuka putaran kedua pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2024 yang digelar di Hotel Patra Jasa pada Jumat, 8 November 2024, menjadi ajang diskusi menarik ketika calon Wakil Wali Kota Semarang membahas keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran.
Iswar Aminuddin, calon Wakil Wali Kota Semarang nomor urut 01, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.
Ia mengatakan, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) akan dilakukan hingga tingkat RT, sejalan dengan programnya yang dijanjikan yakni alokasi Rp 25 juta per tahun untuk setiap RT.
“Bagaimana kemudian partisipasi masyarakat di dalam penyusunan APBD Kota Semarang. Bentuk dari partisipasi masyarakat adalah bagaimana kemudian musrenbang yang selama ini dilakukan sampai tingkat Kelurahan nanti karena kami ada program Rp25 Juta Per Tahun untuk Tiap RT maka musrenbang di tingkat RT pun harus dilakukan,” ungkap Iswar.
Pernyataan tersebut segera mendapat tanggapan dari Joko Santoso, calon Wakil Wali Kota Semarang nomor urut 02.
Mantan Ketua DPD KNPI Kota Semarang ini menegaskan bahwa Musrenbang tidak ada di tingkat RT, menurut Joko Santoso Calon Wakil Wali Kota nomor urut 01 Iswar Aminuddin yang mantan Sekda Kota Semarang ternyata kurang memahami struktur pemerintahan.
“Musrenbang terendah itu ada di tingkat kelurahan, kalau di level RW itu namanya rembug warga. Kalau di Tingkat RT namanya Pra Rembug Warga. Harusnya Pak Iswar itu paham. Jangan sampai membodohi masyarakat musrenbang sampai tingkat RT, tidak ada itu,” tegas Joko.
Menurut Joko, melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran untuk memastikan APBD yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga adalah hal yang sangat penting dan wajib.
