BANDUNG,- Untuk menambah kualitas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu di Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat (Bawaslu Jabar) akan menambah jajaran komisionernya.
Hal ini diungkapkan oleh komisioner Bawaslu Jabar, Wasikin Marzuki, saat wawancaranya dengan wartawan pada kegiatan acara peresmian Pojok Pengawasan dan papan identitas Kantor Bawaslu Jabar di Jl Turangga No.25, Kota Bandung, Selasa (6/3/2018), yang juga dihadiri oleh Sekdaprov Jabar, Iwa Karniwa, serta komisioner Bawaslu Jabar lainnya, Eliazar Barus dan Yusuf Kurnia.
“Kita akan kembangkan komisionernya dari 3 (tiga) orang menjadi 7 (tujuh) orang,” ungkap Marzuki.
“Pertimbangannya karena Provinsi Jabar sampai hari ini mempunyai jumlah pemilih yang terbesar di Indonesia,” ujar Marzuki menambahkan.
Selain penambahan personel di Bawaslu Jabar, begitu juga di kota dan kabupaten, “Melihat perkembangannya kedepan, di kota dan kabupaten juga komisionernya akan ditambah, dari 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang,” ujarnya.
Marzuki juga berharap, pihaknya bisa kuat, bersih dan independen selama menjalankan tugas. “Kita tidak memihak hingga nanti tanggal 27 Juni 2018. Puncak pilkada serahkan kepada masyarakat Jabar, yang terpilih itulah hasilnya,” tegasnya.
Kecil Kemungkinan Terjadinya Politisasi SARA Di Pilgub Jabar
Pada kesempatan sebelumnya, Marzuki juga menjelaskan bahwa kecil kemungkinan terjadinya politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.
“Banyak warga yang bertanya tentang hal itu saat bertemu dengan saya. Saya jawab, isu politisasi SARA tidak akan pernah terjadi Jawa Barat. Walaupun ada, tensinya bisa dikendalikan,” ujar Marzuki.
Alasan yang disampaikan oleh Marzuki, karena melihat potensi yang dimiliki para calon gubernur dan wakil gubernur. “Bicara suku, semua calon adalah asli Sunda. Jika persoalkan agama, agamanya pun sama, persoalan agama ini 10-20 tahun lalu sudah selesai di Cirebon. Kita jangan terseret oleh gaya Timur Tengah, dimana ego suku yang ingin saling menonjol. Bicara ras, semua adalah ras Indonesia. Antar golongan, saya sampaikan semua adalah (golongan) Indonesia,” jelas Marzuki.
Terkait dengan kelancaran tahapan Pilkada, Marzuki juga berharap agar masyarakat bisa memanfaatkan Pojok Pengawasan partisipatif yang ada di 27 kota dan kabupaten. Pojok pengawasan ini dimaksudkan sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin menambah pengetahuan tentang pemilu dan pengawasan pemilu.
“Pemilu ini bukan milik penyelenggara, pemilu ini milik seluruh masyarakat Jabar. Diharapkan (pojok pengawasan) menjadi pusat bertanya masyarakat, dan kalau ada yang ingin mengajukan sengketa pemilu,” terangnya. [St]
