BANDUNG – Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK Jabar) menggelar kegiatan pengukuhan dan menerima sertifikat akreditasi nasional pemantau pemilu 2024 Bawaslu RI yang dilaksanakan di auditorium Hotel Horison, Jl. Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Selasa (10/1/2023).
Kegiatan yang mengangkat tema Komite Pencegahan Korupsi Menjunjung Tinggi Azas Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Bersih, Jujur dan Adil tersebut, dihadiri langsung oleh Ketua Umum KPK Jabar H. Piar Pratama Samsudin, S.H., jajaran pengurus dan dewan pembina serta anggota, Bawaslu, KPU, perwakilan pemerintah, perwakilan partai politik, juga tamu undangan.
Prosesi pengukuhan jajaran Pemantau Pemilu KPK Jabar ini dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat akreditasi nasional oleh Bawaslu RI yang disampaikan oleh Bawaslu Jabar, Harminus Koto kepada pimpinan KPK Jabar, dilanjutkan dengan penandatanganan bersama Aksi Pemilu Damai 2024.
“Pemilu itu luas, banyak tahapan yang perlu diawasi, termasuk edukasi terkait lawan korupsi. Karena korupsi ini masuk dari berbagai lini, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu ini. Kita ikut hadir dan berpartisipasi berdasarkan PP No. 43 tahun 2018. Dalam upaya preventif-nya, diantaranya agar tidak ada lagi money politic yang bisa menciderai demokrasi,” terang Ketua Umum KPK Jabar, Piar Pratama usai kegiatan.
“Kita akan ikut mengawasi di seluruh tahapan pesta demokrasi Pemilu 2024. Dan mendorong Gakkumdu untuk lebih tajam dan profesional dalam menyikapi setiap laporan pelanggaran, ” tambahnya.
Untuk kegiatan pemantauan tahapan Pemilu 2024, diungkapkan oleh Piar Pratama bahwa pihaknya diperkuat oleh anggota di 14 kota dan kabupaten yang kini jumalhnya sebanyak 252 orang.
“Insya Allah, mereka sudah memiliki pengalaman di bidang pemantauan,” pungkasnya.
Menanggapi pengukuhan jajaran Pemantau Pemilu 2024 KPK Jabar, Brigjen TNI (Purn) Yusep Sudrajat selaku pembina menyampaikan apresiasinya.
“Hari ini saya ikut menghadiri pengukuhan Komite Pencegahan Korupsi Jabar menjadi pemantau pemilu 2024. Jelas saya gembira ada masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan tahapan Pemilu ini, dan itu sudah diatur oleh Undang-Undang. Saya melihat ada kesungguhan dan keberanian masyarakat untuk mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di tahapan Pemilu,” ucap Yusep Sudrajat.
“Mudah-mudahan pemilu kita pada 2024 ini, pemilu kita yang jujur, adil, bersih, tidak ada money politic dan sebagainya,” tutupnya. **
