BANJAR, Sorotindonesia.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjar melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan menggandeng mahasiswa, pemantau pemilu dan awak media, Selasa. (12/11/2024) bertempat di Aula Dispora Kota Banjar, Jawa Barat.
Kegiatan sosialisasi tersebut dengan mengusung tema refleksi pengawasan pemilu tahun 2024 demi mewujudkan pemilihan serentak tahun 2024 yang bersih dan adil melalui partisipasi masyarakat.
Rahmat Bagja Hamara selaku Narasumber di kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan, bahwa media harus menjaga integritas jurnalisme dengan menghindari penyebaran berita hoaks yang dapat merusak proses demokrasi.
“Sebagai wartawan, kita harus bertanggung jawab atas setiap informasi yang kita sebarkan. Berita hoaks bisa mengacak-acak proses Pilkada dan membingungkan pemilih. Oleh karena itu, kita harus selalu memverifikasi fakta sebelum memberitakan sesuatu,” jelasnya.
Menurutnya, peran media dalam Pilkada 2024 tidak hanya terbatas pada pemberitaan, tetapi juga sebagai sosial kontrol dalam pengawasan dan memastikan jalannya proses pemilu bebas dari manipulasi informasi.
Menurutnya, Pilkada adalah momentum penting dalam kehidupan demokrasi kita. Oleh karena itu, media harus mendukung proses ini dengan cara yang benar, yakni memberikan informasi yang seimbang dan menghindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Banjar Rudi Ilham Ginanjar menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini adalah, agar ada komitmen diantara semuanya dalam proses pengawasan partisipatif Pilkada serentak 2024.
Ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Kota Banjar untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
“Tugas pengawasan Pilkada ini bukan hanya oleh Bawaslu tetapi juga tugas seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Dikatakan Rudi, bahwa saat ini semuanya harus bersama sama untuk membangun komitmen bersama untuk turut serta dalam proses pengawasan Pilkada 2024.
Ketika ada informasi adanya pelanggaran, diharapkan bisa berkomunikasi bersama Bawaslu dan nantinya pihaknya bisa melakukan proses atau penindakan.
”Ketika ada indikasi pelanggaran yang terjadi di lapangan, masyarakat supaya segera melaporkan kepada kami, Panwascam, PKD atau bisa juga kepada PTPS (Pengawas TPS),” tandasnya.
Ia berharap, dengan adanya sosialisasi pengawasan partisipatif ini nantinya ada keterlibatan dari semuanya dan bisa menekan adanya pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2024.
“Minimal kita melakukan proses pencegahan terlebih dulu berkaitan dengan pelanggaran yang bisa saja terjadi di Kota Banja,” pungkasnya. (*)
