Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng KH. Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) menekankan bahwa pertemuan forum pakar ini merupakan lanjutan dari kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan PWNU Jawa Tengah di UNS Solo pada bulan Desember 2024 lalu.
“NU harus terus menghidupkan kembali gerakan masyarakat sipil dengan pendekatan yang relevan terutama pasca-Reformasi 1998. Pada Pasca-Reformasi gerakan (seperti NU) ini sudah berbeda. Harus dipahami masyarakat sipil sekarang ini tidak harus vis a vis dengan negara seperti zaman akhir pemerintahan Orde Baru,” kata Gus Rozin.
Menurutnya, NU perlu mencari relevansi sebagai civil society pada era kekinian di hadapan Pemerintah. Itulah kenapa tema “memperdalam peta jalan” NU menjadi bagian dari agenda Gorum Pakar NU Jawa Tengah kali ini.
Kesenjangan ekonomi di tanah air, lanjutnya masih belum teratasi secara tuntas. Kelompok 50 persen terbawah di Indonesia hanya memiliki 4,5 persen dari total kekayaan rumah tangga nasional. Pertanyaannya kemudian, ada di mana posisi NU? Tentu saja ada di kelompok 50 persen yang ada di bawah itu.
Dia menambahkan, ini artinya, NU memiliki tanggung jawab besar dalam mengadvokasi kepentingan banyak masyarakat di Indonesia. Pada posisi itulah peran civil society NU kali ini bisa ditempatkan. NU, ujarnya harus berperan lebih optimal di masyarakat.
Gus Rozin juga mendorong agar NU bisa semakin berperan optimal dalam masyakarat luas. Tidak hanya secara kultural, tapi juga sistematis dan masif sehingga bisa lebih kuat dibandingkan kelompok-kelompok lainnya di hadapan pemerintah.
Dikatakan, dalam data ketimpangan sosial, hampir pasti warga NU berada di kelas bawah dan menengah bawah. Karena itu, NU harus menjadi nahkoda dalam perubahan sosial dengan segala perangkat, potensi dan aset yang dimiliki.
“Selama ini NU sudah melakukan kerja-kerja sosial keumatan sebagai modal utama sebagai organisasi masyarakat sipil. Yang dibutuhkan adalah bagaimana peran yang ada saat ini dibuat lebih sistematis dan memiliki peta jalan yang jelas terutama ketika menghadapi berbagai tantangan sosial, politik dan ekonomi yang ada. (rif)
