JAKARTA – Novie Noli Kolinug dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (TPDI Sulut) laporkan Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Langie ke Div Propam Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Menurut Novie, pelaporan tersebut untuk menindaklanjuti somasi yang diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu terkait dengan dugaan ketidaknetralan jajaran kepolisian di Sulawesi Utara di tahapan Pemilukada 2024.
“Menindaklanjuti somasi kami kemarin kepada Kapolri Bapak Listyo Sigit Prabowo, saat ini kami ke Div Propam Mabes Polri untuk melaporkan terkait, pertama, ketidaknetralan aparat hukum yang ada di Sulawesi Utara, begitu juga Kapolda Sulawesi Utara Bapak Roycke Langie terhadap pemihakan politik terhadap salasatu pasangan calon gubernur di Sulawesi Utara,” jelasnya dihadapan awak media usai membuat laporan.
Laporan tersebut, ungkap Novie, antara lain adalah berisi informasi dari masyarakat terkait upaya-upaya dugaan intimidasi.
“Jadi, kami ingin sampaikan bahwa jauh hari sebelumnya kami sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa kehadiran Kapolda baru yang juga putra daerah, itu sudah ada muatan (politik praktis). Kita tau bersama keadaan dan kondisi yang ada di Sulawesi Utara itu sedang tidak baik-baik saja, demokrasi yang ada di Sulawesi Utara sedang berduka, demokrasi di Sulawesi Utara dalam keadaan darurat,” ujarnya.
Novie juga membandingkan situasi dan kondisi semasa Kapolda dijabat oleh putra-putra daerah sebelumnya yang dikatakan oleh Novie hubungan antar masyarakat dan pemerintah daerah berjalan baik juga harmonis,
“Kita tau bersama bahwa beberapa putra daerah yang pernah menjabat Kapolda di Sulawesi Utara sebelumnya, harmonisasi hubungan antar masyarakat, hubungan antar umat dan pemerintah di Sulawesi Utara sangat kondusif. Sangat memprihatinkan ketika Kapolda yang baru ini dia, justru menimbulkan ketidaknetralan dan kegaduhan politik yang ada di Sulawesi Utara, bahkan kriminalisasi dan intimidasi terhadap masyarakat,” paparnya.
Kriminalisasi dan intimidasi ini, lanjut Novie, antara lain dengan dipanggilnya kepala-kepala desa dan pejabat di pemerintahan daerah atas dugaan kasus korupsi.
“Dipanggilnya kepala-kepala desa, dipanggilnya pejabat-pejabat provinsi, penjabat bupati dan walikota yang ada di Sulawesi Utara, terakhir yang dipanggilnya adalah Ketua Sinode GMIM (Gereja Masehi Injili Minahasa) bersama pendeta-pendetanya, ini menyebabkan keresahan dalam masyarakat,” tukasnya.
Pada kesempatan pemberian keterangan kepada awak media tersebut, Novie Noli Kolinug menegaskan kembali dan meminta Kapolri dan Menkopolkam untuk mencopot Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Langie.
“Jelas kami ingin sampaikan kepada Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Menkopolkam untuk segera mencopot Kapolda Sulut Bapak Roycke Langie,” tegasnya.
Sebelumnya, TPDI Sulut juga telah menyampaikan aduannya terkait dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian ini ke Bawaslu.*
