MANADO, sorotindonesia.com – Tokoh Sulut Irjen Pol (Purn) Dr Ronny F. Sompie, S.H.,M.H., mengapresiasi gelaran perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) ke-90 tahun 2023 yang mengusung tema Mari Jo Bakobong (Mari Berkebun) pada rangkaian kegiatan parade kendaraan hias.
Menurut Ronny Sompie, KGPM telah berkontribusi membangun nilai rohani dan pelayanan kepada jemaat dan masyarakat, juga sekaligus turut mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani, yakni ketahanan pangan.
“Tema parade kendaraan hias Mari jo Bakobong sangat erat dengan keinginan dan kebijakan Pemerintah Sulut untuk memperkuat ketahanan pangan rakyat Sulut ke depan,” kata Ronny Sompie, Minggu (29/10/2023).
Oleh karena itu, tokoh yang kini maju sebagai Caleg DPR RI dari Partai Golkar dapil Sulut ini memberikan apresiasinya.
“Kontribusi KGPM terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan Pemprov Sulut dan jajaran Pemda Kabupaten dan Kota untuk memperkuat ketahanan pangan menjelang tahun 2024, dampaknya ini sangat strategis,” ujar Ronny Sompie.
Kehadiran KGPM dalam memberikan semangat kepada seluruh jemaatnya di Sulut untuk melaksanakan kebijakan pemerintah Marijo Bakobong, lanjut Sompie, seyogyanya bisa diejawantahkan secara nyata dan membumi dengan penanaman tanaman yang bisa menghasilkan pangan yang cukup bagi kebutuhan rakyat di Sulut ke depan, dan sepanjang tahun 2024 yang akan datang.
Guna menyelaraskan semangat dalam rangka dukungannya terhadap gerakan Mari Jo Bakobong ini, Ronny Sompie juga berharap Pemprov Sulut dan seluruh jajaran menyiapkan infrastruktur berupa program pemberdayaan pertanian masyarakat.
“Pemprov Sulut dan seluruh jajaran perlu menyiapkan rancangan APBD tahun 2024 yang dapat mendukung kerja kolaborasi program produksi tanaman ketahanan pangan yang hasilnya cukup (untuk memenuhi kebutuhan masyarakat), bahkan yang bisa memperkuat kesejahteraan para petani di Sulut ke depan;” harapnya.
Upaya tersebut diantaranya dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah yang masih kosong untuk dikekola atau digarap oleh masyarakat petani.
“Hamparan tanah kosong di Sulut perlu diinventarisasi oleh jajaran pemerintah di tingkat bawah, sehingga nantinya bisa diberdayakan oleh para petani atau buruh tani yang tidak memiliki lahan untuk pertanian. Kerjasama seluruh stakeholders perlu digelorakan secara MAPALUS sebagai bagian dari budaya di Sulawesi Utara,” pungkas Ronny Sompie (RFS).*
