BANDUNG – Dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat pada pesta demokrasi Pemilu tahun 2024, Polda Jabar melaksanakan apel gelar pasukan yang merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang dilaksanakan di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/10/2023).
Kapolda Jabar Irjen. Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., selaku pimpinan apel membacakan amanat dari Kapolri yang mengatakan bahwa pemilu 2024 adalah pesta demokrasi serentak terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi penentuan masa depan bangsa.
Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan pemilu 2024, terlebih pemilu 2024 ini memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentan waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam serta melibatkan pemilih yang besar.
Sehingga untuk mengamankan jalannya pemilu Polri didukung oleh TNI, K/L, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024 yang akan dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan tahapan pemilu.
Ada beberapa penekanan yang disampaikan dalam amanat tersebut, yaitu tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, kesiapan perlengkapan pribadi, sarpras dan fasilitas penunjang lainnya yang menunjang pelaksanaan operasi, melaksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis dan profesional sesuai SOP dengan buddy system guna menjamin keselamatan personel, pimpinan melakukan pengawasan melekat kepada anggotanya masing masing, pengaturan jadwal pengamanan, komunikasi publik dan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung pemilu 2024, serta tingkatkan sinergitas dan soliditas antar seluruh personel pengamanan maupun stakeholder terkait.
Ditempat yang sama Kapolda Jabar menambahkan bahwa Jawa Barat termasuk ke dalam indeks kerawanan pemilu ke empat berdasarkan penilaian dari Bawaslu dengan detail konteksnya sosial politik kemudian kontestasi penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat. Sementara dari penilaian Polri sendiri tidak ada kerawanan tinggi, tetapi sifatnya rawan hanya berdasarkan geografi letak TPS yang membutuhkan waktu tempuh.
Wilayah Jawa Barat sendiri, Polri mendapat dukungan penuh dari TNI kemudian pemerintah daerah dan stakeholder sehingga diharapkan situasi senantiasa kondusif.***
