Pertimbangkan Masyarakat Kecil dan UMKM, IKAPPI Minta Penghapusan Minyak Goreng Curah Dilaksanakan Bertahap

oleh -
Pertimbangkan Masyarakat Kecil dan UMKM, IKAPPI Minta Penghapusan Minyak Goreng Curah Secara Bertahap
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat mengecek harga dan ketersedian minyak goreng di pasar tradisional Bantar Gebang beberapa waktu lalu. [Foto: dok.]

JAKARTA – Sejumlah pihak mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang kembali membuka kran ekspor crude palm oil (CPO).

Langkah ini diambil setelah pemerintah menilai bahwa pasokan minyak goreng dalam negeri mulai membaik, dengan harga yang sebelumnya melambung.

Para petani sawit sebelumnya mengeluhkan harga jual Tandan Buah Segar (TBS) yang seketika jatuh sejak aktivitas ekspor CPO dilarang oleh pemerintah.

Jatuhnya harga TBS terjadi lantaran daya serap perusahaan kelapa sawit (PKS) menurun karena tak lagi melakukan ekspor, sehingga banyak TBS hasil produksi petani yang tidak terserap.

Dengan pencabutan larangan ekspor bahan baku minyak goreng ini para petani sawit di daerah bisa kembali normal seperti semula dan roda ekonomi petani sawit kembali lebih baik.

Meski demikian, harga minyak goreng (migor) dalam negeri hingga kini masih menjadi polemik. Sebab harga eceran tertinggi (HET) dinilai masih jauh dari harga sebelumnya.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menstabilkan harga minyak goreng.

Menanggapi  hal ini, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), tidak mempermasalahkan menteri yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi guna menstabilkan harga migor.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan mengatakan tidak mempersoalkan dicabutnya subsidi migor.

“Pemerintah seharusnya mencabut subsidi migor digantikan dengan subsidi untuk para distributor agar pendistribusian ke pasar-pasar lancar. Sebab, ini persoalan yang dihadapi oleh para distributor,” kata Reynaldi kepada wartawan di Jakarta baru-baru ini.

Reynaldi juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan harga minyak curah yang saat ini sudah hampir sama dengan migor kemasan. Sebab, ini pertama kali dalam sejarah Indonesia.

“Harus diperhatikan harga minyak curah lantaran mendekati harga minyak kemasan. Kala perbedaan harganya tidak jauh akan menimbulkan multiplayer Impact di pasar,” tuturnya.

Terkait dengan rencana pemerintah untuk mengaudit seluruh perusahaan sawit dalam rangka menstabilkan harga minyak goreng curah, yang meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusat, IKPPI menyatakan mendukung program tersebut.

“Justru IKPPI sejak lama dan tiap kesempatan mengatakan agar seluruh perusahaan sawit diaudit. Ke mana suplai minyak goreng subsidi. Sebab selama ini seperti kita ketahui HET minyak goreng 14 ribu per liter. Tapi harga di pasaran sekarang sudah tembus di angka 22.500 per kilo gram,” tuturnya.

Oleh karena itu, IKPPI mendukung langkah-langkah Mabes Polri dalam hal ini Satgas Pangan untuk menindak tegas terhadap para “pemain” yang selama ini menguasai harga (kartel) minyak goreng di pasaran.

“Mereka memonopoli perdagangan minyak goreng di pasar. Harga di pasaran ditentukan oleh kelompok kartel itu. Sepanjang itu tidak ada tindakan dari pemerintah, maka harga minyak goreng akan dikendalikan kartel itu,” tandasnya.

Selain itu, guna menjaga stabilitas harga CPO, IKPPI juga berharap agar pemerintah hadir kembali untuk menguasai pengelolaan perkebunan sawit.

“Kami juga mendorong agar pemerintah mendirikan BUMN yang fokus memproduksi minyak goreng. Sebab selama ini pemerintah hanya menyediakan lahannya saja. Sementara produksi diserahkan kepada pihak swasta,” katanya.

Pihaknya juga sangat mendukung upaya pemerintah untuk mengaudit seluruh perusahaan minyak sawit yang selama ini dikelola oleh swasta. “Bukan hanya itu, perusahaan distributor minyak sawit juga harus diaudit. Sehingga ke depannya tidak ada lagi gejolak  harga di pasaran,” pungkas Reynaldi.

Kemudian, terkait dengan rencana pemerintah untuk menghapuskan minyak curah, Reynaldi meminta agar proses penghapusan itu dilakukan secara bertahap. Sebab saat ini banyak pelaku usaha kelas menengah masih bergantung pada minyak curah.

Menurut dia, penghapusan minyak goreng curah itu sebelumnya telah diwacanakan beberapa kali sejak 2014, kemudian di akhir tahun 2021 juga pernah diwacanakan penghapusan minyak goreng curah. Tetapi wacana itu di batalkan sendiri oleh kementerian perdagangan.

Dia memilai alasan penghapusan minyak curah ini terjadi karena beberapa sebab antara lain higienisitas, dan di dunia cuma ada dua negara yang menggunakan minyak goreng curah yaitu Indonesia dan Bangladesh.

Namun demikian, dia menilai bila melihat fakta di lapangan penghapusan minyak goreng curah sulit diwujudkan mengingat kebutuhan nasional untuk masyakarat menengah ke bawah masih bergantung pada minyak goreng curah.

“Sehingga kebijakan tersebut akhirnya di batalkan. Masyarakat menengah kebawah yang berbelanja ke pasar tradisional masih bergantung dan masih sangat membutuhkan minyak curah antara lain pedagang gorengan, pedagang kaki lima, warung rumahan atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ucapnya.

IKAPPI melihat bahwa penghapusan minyak Goreng curah ini bisa terjadi jika masih ada upaya alternatif pengganti minyak goreng curah dengan harga murah.

“Contoh minyak goreng kemasan sederhana, dengan harga lebih murah dari pada minyak goreng kemasan,” ujarnya.

IKAPPI juga berharap keberadaan minyak goreng kemasan sederhana yang di harapkan oleh masyarakat menengah kebawah masih bisa di jalankan.

Dalam catatan IKAPPI minyak goreng curah sudah mengalami penurunan cukup segnifikan, dari sebelumnya sempat tembus di angka Rp 20.000, saat ini sudah mendekati HET Rp14.000 yaitu 15.500 rata-rata di pasar tradisional se-Indonesia.

“IKAPPI bersama Satgas Pangan Mabes Polri, ID food dan badan pangan nasional terus berupaya mempercepat pasokan di pasar-pasar tradisional sehingga keberadaan minyak goreng curah terus melimpah,” jelasnya. (*)

Comments

comments