SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, melantik pengurus Paguyuban Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Semarang di Gedung Moh. Ihsan Lt 8. Dia berharap KIM melancarkan informasi kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat.
“Kami meminta soal hoax ini ada organisasi khusus yang menangani. Selain itu, tugas utama KIM adalah penyampaian informasi kebijakan pemerintah secara jelas sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat pada pemerintah,” ujar Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi dalam sambutan pelantikan, Sabtu (23/4/2022).
Hendi melanjutkan, dalam menangani hoax, KIM dapat menyampaikan kebijakan pemerintah secara jelas kepada masyarakat. Selanjutnya, aspirasi kepada pemerintah akan menjadi pertimbangan pembuatan kebijakan. Terutama, kebijakan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
Hendi pun berharap, KIM dapat memaksimalkan program Lapor Hendi yang saat ini menjadi andalan warga Kota Semarang sehingga bisa memberikan respons yang cepat.
Sementara, Ketua KIM, Dr. Drs. Budiyanto, SH, MHum., mengatakan, ada 50 pengurus KIM yang mewakili seluruh wilayah Kota Semarang. Lebih lanjut dia menjelaskan latar belakang terbentuknya KIM. Yakni perlunya lembaga mandiri yang lahir dari masyarakat untuk menangkal dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif informasi digital, “Dampak kemajuan digital ada dua, Manfaat dan Mudharat,” ungkap Budiyanto.
Menurut Budiyanto dunia digital saat ini masih penuh dengan virus-virus tayangan kekerasan, kekerasan seksualitas, pornografi, pornoaksi, dan narkoba. Baginya, masalah ini menjadi penting untuk diperhatikan.
Selain itu, lanjutnya, tugas pokok KIM adalah menyingkirkan sumbatan-sumbatan informasi terkait kebijakan pemerintah dan aspirasi warga, “Sumbatan-sumbatan informasi terkait kebijakan pemerintah kepada masyarakat juga menjadi mudharat. Karena hal inilah yang menjadi salah satu sumber munculnya demo besar-besaran pada 11 April kemarin,” terang Budiyanto.
Budiyanto lantas menegaskan tugas pokok dan fungsi KIM. Yakni, menyampaikan dan meluruskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Serta memyampaikan Uneg-uneg masyarakat kepada pemerintah untuk dijadikan kebijakan melalui featur yang ada di aplikasi Lapor Hendi,” tutup Budiyanto. (qq)
