JAKARTA – Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) mengapresiasi komitmen jajaran Kementerian ATRBPN di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam upaya pemberantasan mafia tanah.
Apresiasi tersebut dikatakan langsung oleh Ketua DPP LP2KP, Haris RN kepada wartawan usai mengikuti kegiatan ekspos Satgas Pemberantasan Mafia Tanah (Spartan) dalam mengungkap kasus Muller bersaudara di Dago Elos dan satu lagi kasus di Pacet, Bandung, yang ditaksir merugikan negara sebesar kurang lebih Rp3,6 triliun dan sekitar 360 KK yang terdampak, Jumat (18/10/2024).
“Kami memberikan apresiasi atas kinerja dan komitmen Menteri ATRBPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran Spartan yang sudah tegas menindak para mafia tanah yang meresahkan masyarakat. Terbukti sejak Mas AHY dilantik menjadi Menteri ATRBPN pada tanggal 21 Februari 2024 lalu, 98 kasus mafia tanah sudah diungkap dan berproses hukum ke pengadilan. Ini juga bukti negara hadir di tengah persoalan masyarakat,” ucap Haris melalui sambungan telepon, (18/10/2024).
Dalam hal ini, lanjutnya, LP2KP tidak melihat hanya pada aspek kuantitas kasus yang berhasil diungkap dibandingkan dengan keluhan ataupun laporan dari masyarakat yang masuk ke saluran pengaduan ATRBPN dan Polri. Namun juga melihat dari aspek kualitas serta semangat dalam pemberantasan mafia tanah.
“Harus kita akui keberanian dan ketegasan Mas AHY yang sedari awal sudah menabuh genderang perang terhadap para oknum mafia tanah yang selama ini telah berkontribusi terhadap permasalahan hukum berkepanjangan juga konflik soal hak kepemilikan tanah di tengah masyarakat. Harapannya, dengan jargon Gebuk Mafia Tanah yang digaungkan Mas AHY dan pembentukan Posko Spartan Command Center, dapat mempersempit peluang dan ruang gerak para oknum mafia tanah, juga mempercepat masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas persoalan tanah mereka,” urainya.
LP2KP menurut Haris, akan terus mendukung dan mengawal keberlanjutan program dan kinerja Kementerian ATRBPN, termasuk diantaranya menyoroti program prioritas seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan Prona (Program Sertifikasi Tanah).
“Hadirnya program prioritas seperti PTSL maupun Prona, maupun program lainnya, sejatinya untuk membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah. Program ini yang harus kita dukung dan kawal pelaksanaannya agar tepat sasaran dan birokrasinya tidak ribet. Oleh karena itu, dibutuhkan kemauan kuat dan inovasi yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun semua komponen masyarakat berkolaborasi dan terlibat di dalamnya. Dengan adanya daya dukung yang kuat, saya kira akan menciptakan akselerasi program yang berjalan semakin cepat, tranparan dan akuntabel,” harap Haris.
Tak ketinggalan, ia pun berharap pemerintahan yang baru akan dilantik, bisa melanjutkan dan menyesuaikan program yang sudah baik menjadi semakin bagus.
“Terimakasih kepada jajaran Kementerian ATRBPN di kabinet Indonesia Maju, kami berharap semangat keberlanjutan yang senantiasa digaungkan, akan mengantarkan Indonesia semakin maju menyongsong Indonesia Emas 2045.” tutup Haris.*
