BANDUNG,- Dalam rangka sinergitas peiaksanaan Program Satu Juta Rumah khususnya melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan TA 2018 dan TA 2019, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Rencana Pembangunan Rumah Bersubsidi Tahun 2018 dan Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat.
Acara yang digelar di ballroom Hotel Aryaduta, Kota Bandung, Senin (12/3/2018), dijelaskan oleh Eko D Heripurwanto, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lokasi dari 10 provinsi dengan realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan terbesar tahun 2017. Realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 59.628 unit. dengan program FLPP sebesar 3.381 unit dan program 888 16.706 unit. Untuk penyelenggaraan Rapat Koordinasi lainnya akan dilaksanakan di Provinsi Riau, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat.
Rapat Koordinasi ini bertujuan agar Kementerian PUPR melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan, dapat (i) mensosialisasikan kebijakan pembiayaan perumahan 2015-2019 dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah; (ii) mensinergikan kebijakan pembiayaan perumahan dengan Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang, Perbankan, dan lembaga lainnya; serta (iii) mendapatkan data primer rencana pembangunan rumah subsidi Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagai data dan informasi dalam strategi percepatan pelaksanaan Program Satu Juta Rumah Tahun 2018 dan penyiapan rencana kebijakan, perencanaan dan penganggaran Program Satu Juta Rumah Tahun 2019.
Sekdaprov Jawa Barat yang ikut pada pembukaan rapat koordinasi bersama Kemenpupera tersebut menjelaskan kepada wartawan, “Berdasarkan informasi terakhir bahwa target 1 juta rumah untuk MBR itu sampai dengan Desember 2017 itu sudah mencapai 765.125 unit di tingkat nasional, capaian ini didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau yang kita kenal itu MBR 70 persen, sedangkan yang non-MBR 30 persen,” jelasnya.
Dalam pencapaian tersebut, kata Iwa, sekitar 20 persen rumah dibangun oleh pemerintah baik pusat maupun daerah seperti rusunawa, rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, maupun bantun stimulan prasarana dan sarana otoritas PSU. Sementara 30 persen yang lainnya oleh pengembang perumahan bersubsidi yang mendapatkan KPR fasilitas pembiayaan perumahan FRP. Subsidi selisih bunga dan subsidi bantuan uang muka selebihnya melalui pembangunan non-subsidi oleh pengembang.
“Capaian satu juta rumah di Provinsi Jawa Barat baru mencapai 186.822 unit dengan skema pembiayaan PPLP sebanyak 3.381 unit, SSB sebanyak 59. 628 unit dan SBUM sebanyak 60.804 unit, walaupun 186.822 unit kita terbesar di Indonesia karena Jawa Barat luas dan terbanyak, kita akan terus dorong nanti,” terang Iwa.
“Selanjutnya, dalam rangka untuk mencapai program Bapak Jokowi yang menugaskan kepada Kemenpupera yang lebih, maka langkah-langkah yang akan kita lakukan salah satunya adalah melakukan pemetaan. Dipetakan pengembangnya, wilayahnya, dan berapa banyak dana yang dibutuhkan, kita langsung ada desk dari Rakor yang kongkrit. Dari sisi kedepan pengembangannya tentu ini tidak bisa secara sporadis, makanya Provinsi Jawa Barat salah satunya adanya kepastian tata ruang dan tata wilayah,” Kata Iwa lagi.
Ditambahkan oleh Iwa, “Salah satu contoh, karena waktunya terbatas itu tata ruang dan tata wilayah Bandung Raya, setelah Bandung Raya selesai baru tinggal selangkah lagi dari Pemerintah Pusat membuat tataan transportasi wilayah supaya antar moda terjadi connectivity,” ucapnya.
“Karena kelemahan kita itu dari connectivity yang kurang. Jadi begitu turun dari kereta cepat maka nyambung ke LRT, jadi tata ruang dan tata wilayah di Bandung Raya ini yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung, Sumedang, dan sebagian Garut, sehingga dengan demikian pola pembangunan kita menjadi terstruktur dan sistematis, kelanjutannya adalah kita akan dorong Kabupaten/Kota untuk membuat rencana detail tata ruang untuk pembangunan suatu wilayah. Diharapkan indikator negara maju dapat tercermin, kita itu padat tapi lenggang, nah arahnya kedepan seperti itu,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang. Pengernbang (developer), Perbankan (Bank Umum/Syariah/BPD) dan Lembaga lainnya, serta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian PUPR. [St/Td]
