sorotindonesia.com, PADALARANG,- Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Ketahanan Dan Akses Industri Internasional gelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sebagai tindak lanjut penyusunan program dan kegiatan yang mendukung percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan (PPPK) DAS Citarum dari hasil lokakarya tahun ke 2 Citarum Harum. FGD ini dilaksanakan di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (14/11/2019) siang.
Hadir sebagai narasumber diantaranya dari Ditjen KPAII, Asdep Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Kemaritiman Kemenko Perekonomian, Ketua Harian Satgas DAS Citarum, Komandan Sektor 21 Satgas Citarum, Ketua APINDO Cimahi, dan I Gusti Putu Suryawirawan serta diikuti oleh sekitar 20 stakeholder yang terkait dengan lingkungan dari Provinsi Jawa Barat, Cimahi, dan stakeholder perindustrian.
Ada 5 (lima) pokok diskusi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut oleh masing-masing narasumber.
Pertama, Perkembangan Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (PPPK) DAS Citarum yang disampaikan oleh Mayjen TNI (Purn) Dedi Kusnadi Thamim, kedua, Kebijakan dan Program Kegiatan PPPK DAS Citarum Tahun 2020-2023 Terkait Penanganan Limbah Industri dan Penegakan Hukum, kemudian ketiga, Permasalahan dan Kendala Penanganan Limbah Industri dan Penegakan Hukum di Sektor 21, keempat, Peran Pelaku Usaha Dalam Mendukung PPPK DAS Citarum, dan kelima, Program Kementerian Perindustrian Dalam Upaya PPPK DAS Citarum.
Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Pendalaman, Penguatan dan Penyebaran Industri, Dody Widodo, seusai pertemuan itu menjelaskan kepada awak media, “Kemenperin ikut mendorong dan melangkah bersama dengan stakeholder terkait guna terwujudnya Citarum Harum, bagaimana kita membuat program yang bisa memenuhi target pada tahun 2023, yakni Citarum minimal mencapai target ke tingkat pencemaran sedang,” jelasnya.
Diterangkan oleh Dody Widodo, “Kemenperin memandang perlu membuat program yang tentunya bukan di Citarum Harum ini saja yang bisa terselesaikan masalah pencemarannya, tapi akan menjadi satu pilot project yang bisa di copy paste di seluruh Indonesia,” terangnya.
Diakui oleh Dody, sejauh ini pihaknya melakukan identifikasi apa saja jenis perusahaan yang ada di DAS Citarum. “Karena limbah ini bukan hanya dari industri, tetapi juga ada dari domestik, sampah, alam, dan lainnya. industri hanya sebagian,” ujarnya.
Poin penting hasil dari FGD ini, lanjut Dody, kita akan membuat program untuk pilot project dengan memilih salasatu sungai di Sektor 21 untuk menjadi contoh yang mampu memberikan rekomendasi pada sebuah kebijakan, sehingga bisa diaplikasikan secara nasional. “Setelah ini, akan diadakan pertemuan lanjutan secepatnya, sekitar dua minggu depan, kita duduk bareng untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya,” ungkapnya.
“APINDO dan API yang juga tadi ikut hadir, sudah mengeluarkan pendapatnya. Kita tampung, pada prinsipnya pemerintah berusaha untuk menjaga iklim (usaha) yang kondusif dan juga menjaga lingkungan,” pungkasnya.
Kesempatan terpisah, Dansektor 21 Satgas Citarum Kolonel Inf Yusep Sudrajat, S.IP., M.Si., selaku salasatu narasumber pada kegiatan FGD tersebut saat ditemui oleh awak media mengungkapkan, “Saya, Dansektor 21 diundang menjadi salasatu narasumber. Ya, saya memaparkan apa yang telah dilakukan oleh Sektor 21 selama kurang lebih satu tahun 10 bulan ini tentang penanganan limbah industri,” ungkapnya.
Kolonel Yusep lebih lanjut menerangkan, “Di Sektor 21 ada sekitar 187 industri penghasil limbah cair yang tersebar di Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Kita paparkan kondisi limbah industri itu saat Citarum Harum baru mulai, dan penanganannya. Berapa yang kita tindak dengan cara dilokalisir sumber pembuangan limbahnya yang ke aliran sungai, dan bagaimana tindakan para pelaku industri itu dalam menyikapinya,” terangnya panjang lebar.
“Termasuk kendala-kendala perusahaan di lapangan, seperti perizinan dan kendala kepentingan lain didalamnya,” tambahnya tanpa merinci kendala kepentingan yang dimaksud.
“Kesimpulannya, dari Kemenperin akan mengambil satu pilot project, yaitu salasatu sungai di Cimahi, sungainya yang di Jalan Industri atau Jalan Cibaligo, mana yang paling banyak perusahaannya. Nanti akan dibentuk panitia atau organisasi yang ketua dan anggotanya ada dari Perindustrian, Satgas Citarum, Sektor 21, APINDO, dari perusahaan, dan sebagainya, akan bersatu disitu dan apa langkah-langkah yang dilakukan,” beber Kolonel Yusep.
Ia pun berharap, dari langkah program yang akan diambil, ada langkah yang lebih kongkret. “Industri di wilayah Cimahi arahnya sudah lebih baik. Tinggal kita tunggu terobosannya dari Kemenperin,” tutup Dansektor 21 Satgas Citarum Kolonel Inf Yusep Sudrajat.[St]
