BANDUNG,- Kapolri Jendral Prof. H. Muhammad Tito Karnavian Ph.D., mengadakan penandatanganan keputusan bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur tentang tata cara pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, yang dilaksanakan di Mapolda Jabar, Selasa (3/4/2018).
Kapolri pada kesempatan acara penandatanganan tersebut menyebutkan bahwa ukuran keberhasilan Polri pada tahun 2025 adalah :
1. Tidak ada korupsi,
2. Tidak ada pelanggaran,
3. APBN dan APBD Baik,
4. Semua program selesai dengan baik,
5. Semua perijinan selesai dengan cepat dan tepat,
6. Komunikasi dengan Publik baik,
7. Penggunaan waktu jam kerja efektif serta produktif,
8. Penerapan reward and punishment secara konsisten dan berkelanjutan.
9. Hasil pembanfunan nyata.
Disebutkan lagi oleh Kapolri bahwa ada 7 prinsip Tata Kepolisian yang baik, yakni, Akuntabilitas, Efektifitas, Keadilan, Transparan, Responsif, Perilaku dan Kompetensi.
Selain itu menurut Bapak Kapolri Jendral Prof. H. Muhammad Tito Karnavian Ph.D., agar tercapai cita menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani maka dengan demikian
harus memperbaiki budaya koruptif, budaya kewenangan serta budaya melayani.
Sedangkan menurut Menteri PAN RB, Asman Abnur, ada tiga sasaran reformasi Birokrasi yaitu,
1. Pemerintahan yang belum bersih, kurang akuntabel serta berkinerja rendah,
2. Pemerintahan yang belum efektif dan efisien,
3. Pelayanan Publik yang masih buruk.
“Sehingga dengan adanya pengevaluasian maka akan mendorong pelaksanaan revolusi mental yang mana akan menjadikan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, pemerintah yang efektif dan efisien serta Pelayanan Publik serta berkualitas. [*]
