Kapolda Jabar : Jangan Main-main Dengan Kejahatan Lingkungan

oleh -
Kapolda Jabar : Jangan Main-main Dengan Kejahatan Lingkungan
Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., selaku Wadan Satgas Citarum Bidang Penegakkan Hukum, ditengah kunjungannya bersama Gubernur Jabar dan Pangdam III/Siliwangi ke wilayah Satgas Citarum Sektor 6, Sektor 7, dan Sektor 8, Rabu (26/9/2018).

SOROTINDONESIA.COM, Bandung,- Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., selaku Wadan Satgas Citarum Bidang Penegakkan Hukum mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang menangani 107 kasus dugaan tindak pidana lingkungan.

Ini diungkapkannya kepada wartawan saat meninjau Sungai Citarum di area Jembatan Biru, Bojongsoang, dalam rangkaian agenda kunjungan ke wilayah Satgas Citarum Sektor 6, Sektor 7 dan Sektor 8, bersama dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil selaku Dansatgas Citarum dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan selaku Wadan Satgas Citarum Bidang Pengendalian dan Penataan Ekosistem, Rabu (26/9/2018).

Nah, sekarang sudah ada 107 yang sudah dilakukan penyelidikan sampai dengan penyidikan, yang di Polda ada 57, sementara yang di wilayah Polres-polres sampai Karawang, Sektor 1 sampai Sektor 21 ada 55. Yang kasusnya sudah maju dan sudah ditingkatkan sudah 8, sisanya masih dalam penyelidikan dan masih menunggu hasil lab dari Kementerian Lingkungan Hidup dan dalam penyidikan dan pemberkasan,” ungkap Kapolda.

Diakui oleh Kapolda bahwa pihaknya tidak ada kewenangan untuk penutupan pabrik. “Penutupan itu bukan domain kami, itu pengadilan,” ujarnya. “Kejahatan Lingkungan menjadi fokus utama, kita berkomitmen, jika Panglima di ekosistemnya, kita penyidikannya. “Saya sudah komitmen dan tegas, jangan ada main-main lagi dengan lingkungan. Karena kita akan berdosa kepada anak cucu kita, kalau kita berhasil, anak cucu kita yang akan menerima manfaatnya. Kita bertugas bagaimana kita menggalakan Citarum menjadi harum,” tambah Kapolda.

Lebih lanjut diterangkan oleh Kapolda, “Kejahatan lingkungan ini adalah lex specialis, jadi penegakkan hukum ini pihak kepolisian wajib dalam undang-undang bersama-sama dengan teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pertama dari mulai mengambil sampel, dan itu harus disaksikan oleh manajemen, itu aturannya. Kemudian dibawa ke laboratorium. Manakala hasilnya di bawah batas, maka ada teguran-teguran tertulis dari Kementerian Lingkungan. Kemudian apabila ditemukan diatas ambang batas, maka bisa naik ke tingkat penyidikan,” terangnya.

Pada pemaparannya saat Rakor Penataan DAS Citarum di Grha Siliwangi, 16 Desember 2018 lalu, Kapolda berkomitmen akan secara tegas menindak perusahaan yang terbukti mengotori Sungai Citarum, walau untuk itu jabatannya dipertaruhkan.

“Hambatan pengendalian pencemaran Sungai Citarum adalah masyarakat dan pelaku usaha, regulasi dan peraturan daerah, dan penegakkan hukum,” jelas Kapolda saat itu.

Kapolda juga mengungkapkan dalam identifikasinya, modus operandi tindak pidana lingkungan di DAS Citarum, yakni membuang limbah cair ke media lingkungan tanpa proses pengolahan, melakukan pengolahan namun tidak sempurna, membuang limbah padat ke media lingkungan (dumping), melakukan usaha tanpa rekom AMDAL/UKL-UPL/Tanpa izin lingkungan/merambah hutan, melakukan usaha industri yang menghasilkan limbah B3 tanpa izin TPS, dan melakukan lahan usaha perkebunan dengan cara membakar/merambah hutan. [St]

Comments

comments