Kapolda Jabar Tegaskan Akan Tindak Perusahaan Pencemar Sungai Citarum

oleh -

BANDUNG – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Agung Budi Maryoto akan secara tegas menindak perusahaan yang terbukti mengotori Sungai Citarum, walau untuk itu jabatannya dipertaruhkan.

Hal itu dikatakan dengan sangat jelas oleh Kapolda saat paparannya di acara rakor penataan DAS Citarum di Grha Siliwangi yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo beserta jajaran, Walikota Bandung Ridwan Kamil dan para tamu undangan yang diantaranya berasal dari kelompok aktivis dan pegiat lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan dan ormas, Sabtu (16/12/2017).

“Saya tidak takut jika akhirnya karena melakukan penegakan hukum (pada perusahaan pembuang limbah yang mencemari Sungai Citarum) berakibat saya dipindahtugaskan,” ujar Kapolda yang langsung mendapat aplaus dari para peserta yang hadir.

“Turun pangkat kan tidak, paling dipindahkan (tugas),” imbuh Kapolda sambil tersenyum, seakan sudah memahami tugas berat yang akan dihadapi pihak kepolisian dalam penegakan hukum para pembuang limbah pencemar Sungai Citarum.

Pada paparannya, Kapolda mengidentifikasi permasalahan Sungai Citarum ini dari 3 bagian, yakni hulu, tengah dan hilir.

Di kawasan hulu, diantaranya pembukaan lahan hutan untuk pertanian, limbah peternakan dan rumah tangga, serta limbah industri. Di kawasan tengah, terjadinya sedimentasi, kegiatan perikanan di waduk yang melebihi kapasitas dan pencemaran. Sedangkan di kawasan hilir, limbah industri, limbah rumah tangga, sedimentasi konflik air dan perusakan ekosistem mangrove.

“Hambatan pengendalian pencemaran Sungai Citarum adalah masyarakat dan pelaku usaha, regulasi dan peraturan daerah, dan penegakan hukum,” jelas Kapolda sambil menguraikan poin-poin yang dimaksud.

Kapolda juga mengungkapkan modus operandi tindak pidana lingkungan di DAS Citarum, yakni, membuang limbah cair ke media lingkungan tanpa proses pengolahan, melakukan pengolahan namun tidak sempurna, membuang limbah padat ke media lingkungan (dumping), melakukan usaha tanpa rekom AMDAL/UKL-UPL/Tanpa ijin lingkungan/merambah hutan, melakukan usaha industri yang menghasilkan limbah B3 tanpa ijin TPS, dan melakukan lahan usaha perkebunan dengan cara membakar/merambah hutan.

Sepanjang tahun 2013-2017, menurut Kapolda, ada 33 kasus yang ditangani terkait dengan tindak pidana lingkungan, dari sejumlah itu 18 kasus diantaranya P-21 dan 3 di SP3, yang proses ada 10. Beberapa dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun Kabupaten.

“Penanganan tindak pidana merkuri di Polda Jabar sepanjang tahun 2017 ada 6 kasus, 3 kasus P-21, proses 3 kasus,” jelas Kapolda.

Tetapi, Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan akan memprioritaskan tindakan pencegahan. Disini Polda juga akan mensosialisasikan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan penghasil limbah. “Akan kami undang seluruh industri di DAS Citarum. Kami akan sosialisasikan lagi aturan-aturan yang wajib dipenuhi industri,” jelasnya.

Pada program Citarum Harum yang baru dicanangkan, Kapolda Jawa Barat akan menduduki ketua harian bidang penegakan hukum. Dan Pangdam Siliwangi sebagai ketua harian bidang pengendalian ekosistem. Ketua harian akan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Diberitakan sebelumnya, pada program Citarum Harum yang digagas oleh Pangdam Siliwangi, Sungai Citarum sepanjang kurang lebih 270 Km yang mengairi sekitar 420 ribu hektar sawah akan dibagi menjadi sekitar 17 hingga 20 sektor. Masing-masing sektor akan di koordinasi oleh Komandan Satgas.

Target program Citarum Harum ini adalah 6 bulan bersih dari sampah, 2 tahun bebas limbah dan 5 tahun bebas dari banjir. [St]

Comments

comments