MINAHASA – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Sulawesi Utara (FKPT Sulut) bersama BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk Smart Bangsaku Bersatu Indonesiaku yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor Bupati Minahasa, Rabu (4/9/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT diwakili oleh Teuku Fauzansyah, S.S, M.Si ( Subkoor Penelitian dan Evaluasi), Bupati Minahasa diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Riviva Maringka, M.Si., Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa, Ir. Jani H. Moniung, M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa, Hanje T. Wuwungan, S.Pd., Dandim 1302 diwakili oleh Kasdim 1302 Minahasa, Mayor Inf. Daeng Pasaka, dan Kapolres Minahasa diwakili oleh Kasat Intelkam, Iptu. Imanuel Taniowas, SH., serta peserta dari perwakilan siswa sekolah menengah pertama, guru, juga tokoh perempuan.
Ketua FKPT Sulut Max Togas, S.H.,M.A., dalam sambutan sekaligus pemaparannya menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme untuk mendorong kepedulian demi kehidupan yang aman serta damai dengan memerangi pemahaman radikalisme terlebih terorisme yang saat ini masih berdampak intensitasnya, karena bukan saja terjadi ancaman di Indonesia melainkan di seluruh dunia.
“Keprihatinan mendalam melihat bagaimana terlibatnya perempuan dalam aksi terorisme adalah permasalahan yang cukup pelik. Perempuan yang dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, sebagai seorang ibu yang membimbing anak-anaknya menjadi pelaku terorisme,” kata Max Togas pada sambutannya.
Oleh karena itu, pihaknya berterimakasih dan bersyukur kepada para peserta yang telah hadir dan BNPT RI yang telah memberikan kesempatan kepada FKPT Provinsi Sulawesi Utara untuk bersama dalam program Bidang Perempuan dan Anak.
Dijelaskannya bahwa BNPT menjadi leading sector dalam penanganan terorisme dan membentuk mitra-mitra di daerah guna menjalankan program pencegahan lebih terfokus dan menggunakan pendekatan local wisdom di daerah-daerah di tiap provinsi yang ada di Indonesia melalui FKPT yang memiliki lima bidang kekhususan, salah satunya adalah bidang Perempuan dan Anak.
“BNPT secara khusus meletakkan perhatian pada keterlibatan perempuan dan mencegahnya melalui perempuan juga. Hal tersebut karena perempuan sebagai ujung tombak dari kelompok terkecil yaitu keluarga. Selain perempuan, anak juga menjadi kelompok rentan. Menurut penelitian BNPT tahun 2023, indeks potensi radikalisme pada generasi z mencapai 12,3 persen dibandingkan dengan generasi milenial yang sebesar 11,6 persen, dan generasi x sebesar 11,2 persen,” ungkap Max Togas.
Kemudian, lanjutnya, berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Generasi Z adalah anak yang lahir di tahun 1997 – 2012 yang menduduki 27,94 persen penduduk di Indonesia (BPS, 2020). Gen Z dikaitkan sebagai generasi yang lahir dengan segala kemudahan dan kebebasan dalam mencari informasi di internet, sehingga diperlukannya pengawasan dari orang tua tentang konten yang diakses. Hal ini dikarenakan internet menjadi transmisi penyebaran paham radikal (BNPT, 2023).
“Keluarga dapat menjadi benteng dalam menangkal munculnya radikalisme dan terorisme. Berdasarkan hal itu, perlu dibentuknya ketahanan keluarga. Merujuk latar belakang tersebut, perlu adanya pengetahuan akan pentingnya peran ibu sebagai ujung tombak keluarga dalam mendukung terciptanya ketahanan keluarga serta penanaman nilai-nilai Pancasila dan toleransi terhadap sesama pada anak dan remaja yang ditanamkan sejak dini dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme,” urainya.
“BNPT melalui kegiatan Smart Indonesiaku, Bersatu Bangsaku (Sehat Mental Keluarga Cerdas dan Tangguh) diharapkan dapat menanamkan sikap toleran dan menghargai kemajemukan bangsa pada anak usia sekolah menengah pertama sederajat dan ibu sebagai pilar keluarga dalam terciptanya ketahanan keluarga sebagai salah satu upaya untuk menangkal radikalisme terorisme melalui materi-materi mengenai toleransi, nasionalisme, cinta tanah air dalam pencegahan radikalisme dan terorisme kepada publik khususnya kepada anak,” terang Max Togas.
Kesempatan yang sama, Bupati Minahasa melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Riviva Maringka, M.Si., mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPT Provinsi Sulut dan BNPT RI ini.
“Dalam kaitan berkembangnya paham radikalisme di indonesia akhir-akhir ini, setiap elemen masyarakat harus memikirkan dan mengambil langkah strategis serta solusi alternatif atas kebutuhan bangsa akan persatuan dan kesatuan, bahwa pencegahan terorisme bukan saja merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab anak bangsa, yaitu salah satunya para generasi muda serta peserta didik dan tokoh perempuan yang memiliki peran strategis baik dalam penyebaran paham radikal terorisme maupun dalam pencegahannya,” urainya.
Menurutnya, dengan adanya kegiatan ini memberikan pemahamam mengenai pentingnya upaya pencegahan terorisme, serta lebih bijaksana dalam mengelola informasi dari berbagai media, sehingga mampu menimbulkan daya cegah dan tangkal dini terhadap penyebarluasan paham radikalisme dan terorisme di Kabupaten Minahasa lebih khusus di Provinsi Sulawesi Utara.
“Para generasi muda serta peserta didik dan tokoh perempuan bisa menjadi pelopor moderasi beragama, diantaranya dalam mencegah penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan informasi negatif yang terjadi terus menerus melalui berbagai media sosial agar masyarakat tidak mudah terpapar paham radikalisme terorisme,” tutupnya.
Sedangkan perwakilan BNPT, Teuku Fauzansyah, S.S, M.Si., pada materi yang disampaikan tentang Bahaya Terorisme Dan Pencegahannya Di Kalangan Perempuan Dan Anak, mengungkapkan sejumlah ciri orang yang terpapar radikalisme.
“Ciri-ciri orang yang terpapar radikalisme, antara lain Anti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45, klaim kebenaran mudah mengkafirkan, anti pemimpin atau pemerintahan yang sah, ekslusif dan penuh kebencian serta intoleran kepada yang lain, dan anti seni, budaya, dan kearifan lokal,” sebutnya.
Oleh karena itu, lanjut Teuku Fauzansyah, pemerintah sudah mengatur regulasi terkait dengan pencegahan dan penanganan serta penanggulangan dampak radikalisme dan terorisme. Termasuk program deradikalisasi.
“Vaksin anti radikal terorisme adalah wawasan kebangsaan, moderasi beragama, kearifan lokal, pembangunan kesejahteraan dan gotong royong,” ujarnya.
Pada kegiatan sosialisasi tersebut, turut juga hadir ssebagai narasumber, Dra. Haryana Susie, AD, M.A (Narasumber Nasional), dan dipandu oleh moderator Merry Umboh (Kabid Perempuan dan Anak).***
