KOTA BANJAR, (SI) — Selama empat hari di Kota Banjar tim dari KPK RI sudah melakukan penyidikan dan penggeledahan di enam lokasi.
Pertama kali pada hari, Kamis (9/7/2020), petugas dari KPK melakukan penggeledahan di kantor perusahaan kontraktor PT PMG yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Banjar.
Selanjutnya, hari Jum’at (10/7/2020), tim dari anti rasuah ini melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUPR Kota Banjar yang berlokasi di Jalan Purnomosidi serta di Pendopo Walikota Banjar, Jalan Masjid Agung, Kota Banjar.
Penggeledahan tim KPK kembali berlanjut ke rumah milik kontraktor pada hari Sabtu (11/7/2020), yang berlokasi di Jalan Kewadanan, Kota Banjar.
Hari keempat, Minggu (12/7/2020), tim dari KPK kembali melakukan penggeledahan di salah satu rumah milik seorang kontraktor yang berlokasi di lingkungan Kelurahan Banjar dan rumah milik kontraktor yang berlokasi di Perum Bumi Tropika Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar.
Amur (43), Ketua RT 02 RW 03 Lingkungan Banjar mengatakan, petugas dari KPK datang sekitar jam 10.00 pagi meminta ijin kepada dirinya selaku ketua RT 02/03.
“Iya sekitar jam 10.00 tadi datang ke saya dan meminta ijin”, ucapnya.
Lanjutnya, pintu pagarnya di kunci karena pemilik rumah sedang berada diluar kota, setelah menghubungi kerabatnya pintu pagar dibuka dan tim dari KPK langsung masuk.
Sementara Ai salah satu asisten rumah tangga saat ditanya, ia bilang tidak tau.
“Saya tidak tau, karena saya lagi dibelakang”, ucapnya.
Dari penggeledahan di enam lokasi di Kota Banjar tim dari KPK membawa beberapa koper yang diduga dokumen.
Sementara di tempat terpisah Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa saat ini KPK sedang melakukan penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012 – 2017.
Lebih lanjut ia menjelaskan, tim penyidik KPK sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti, diantaranya memeriksa saksi dan melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di kota Banjar termasuk diantaranya hari ini di Pendopo Walikota Banjar dan Dinas PUPR Kota Banjar.
Ali Fikri menegaskan, KPK saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Karena sebagaimana telah kami sampaikan, bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan”, pungkasnya. (Man)
