Debat Capres, OC Kaligis Soroti Persoalan Pemberantasan Korupsi

oleh -
Debat Capres, OC Kaligis Soroti Persoalan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA,- Tiga kandidat Capres telah menuangkan pemikiran dan gagasan di dalam debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember kemarin.

Dalam debat pertama, tiga kandidat calon Presiden beradu gagasan soal Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

Terkait pembahasan soal Hukum dan pemberantasan korupsi, ketiga kandidat Calon Presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, dinilai hanya menjawab secara politis normatif.

Hal itu diungkapkan pengacara senior Indonesia, Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.Hum., LL.M., atau dikenal dengan nama OC Kaligis.

“Tiga capres ketika ditanyakan soal hukum, karena mereka bukan praktisi maka jawabannya di tataran politis normatif,” ujar OC Kaligis saat ditemui dikantornya Jalan Majapahit, Rabu (21/12/2024).

Terkait pembahasan pemberantasan korupsi, menurut OC Kaligis, sebenarnya semenjak lahirnya orde reformasi berbagai Undang-Undang untuk mencegah korupsi telah dibuat.

Mulai dari Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 dan 15 tahun 2004, jelas OC Kaligis.

“(Undang-Undang) itu semua dibikin untuk mencegah korupsi,” kata OC Kaligis.

Namun kelihatannya, lanjut OC Kaligis, tantangan pemberantasan korupsi bukan pada Undang-Undang nya, tapi pada ‘oknum’ penegak hukumnya.

“Makanya udah bermacam-macam pengawasan yang diterbitkan, termasuk KY (Komisi Yudisial) bahkan termasuk Mahkamah konstitusi. Tapi kalo okumnya tetap artinya tidak melaksanakan undang-undang akan sulit mengatasi masalah korupsi di Indonesia,” ungkapnya.

“Kita lihat yang terlibat perkara korupsi bukan hanya rakyat biasa. DPR, BPK kemudian Bupati-Bupati, Gubernur juga ada yang terjerat,” imbuhnya.

Berbicara mengenai Gratifikasi, merupakan suatu kultur yang sudah lama sejak kerajaan Majapahit. Melalui pemberian upeti dan balas budi atas kebaikan orang lain.

“Dalam penegakan hukum, masalah kultural juga mesti diperhatikan. Tetapi apa yang saya mau katakan, semua capres ini bukan orang praktisi yang tidak mengetahui kejadian apa penyalahgunaan kekuasaan di lapangan,” jelasnya.

Seperti dalam perkara KPK, kata OC Kaligis, kita mulai dari kasus Abdullah Puteh, Gubernur Aceh yang terjerat kasus pembelian helikopter pada 2016 lalu. Padahal ada 12 bupati yang mengeluarkan uang untuk pembelian helikopter.

“Masa cuma (Abdullah) Puteh yang masuk (penjara),” ucap OC Kaligis.

Jadi sekali lagi, lanjut OC Kaligis, undang-undang yang ada sudah cukup bagus. Cuma pengawasan terhadap oknum-oknum. “Kebanyakan oknum yang salah, sampai katakanlah hakim-hakim agung kena vonis koruptor,” ujarnya.

“Bagi saya undang-undangnya cukup memadai, oknumnya banyak yang menyalahgunakan kekuasaan dan tindak pidana korupsi,” tambah OC Kaligis.

Termasuk di dalam tubuh BUMN juga terdapat beberapa oknum pimpinan perusahaan asuransi di bawah BUMN terjerat kasus korupsi. Seperti Jiwasraya, Asabri dan lainnya.

“Tapi Erick Thohir (Menteri BUMN) aman-aman saja. Bahkan makin berjaya, bukannya memberantas badan usaha milik negara terbebas dari tindak pidana korupsi, yang diurus cuma sepakbola,” ungkapnya.

“Jadi saya kira ya, kita semua mulai dari non-pemerintah dan pemerintahan wajib artinya benar-benar melaksanakan undang-undang itu,” harapnya.

Menurutnya, masih banyak oknum-oknum yang sampai saat ini belum tersentuh secara hukum meski sudah ada banyak lembaga pengawasan di setiap institusi penegakan hukum.

“Karenanya, partisipasi masyarakat dibutuhkan dan pengawasan terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan (wewenang) harus benar-benar diawasi dan ditindaklanjuti manakala mereka melakukan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Sebagai pengacara senior sejak tahun 1966, OC Kaligis juga berharap pada pimpinan tertinggi negara di masa reformasi ini, benar-benar bisa melakukan langkah kongkret dalam pemberantasan korupsi.***

Comments

comments