GARUT, SII. Berbagai keluhan masyarakat Kabupaten Garut terkait buruknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), membuat Bupati Garut Rudy Gunawan angkat bicara.
Saat ditemui sejumlah warta-wan, Senin (28/11), Rudy mengatakan, Kabupaten Garut saat ini mendapat bantuan dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, sebesar Rp 13 milar selain dari Pemda Garut sebesar Rp 5 milar. Dana tersebut, menurutnya, diperuntukkan bagi warga tidak mampu yang menjalani perawatan kesehatan melalui BPJS.
“Dengan catatan akan mendapat bantuan apabil a nomor induk ke- pendudukan (NIK) tidak ganda. Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah orang yang sakit hari ini, BPJS-nyabaru dibuat, sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran,” ucapnya.
Bupati menuturkan, setelah pada tahun 2016 mendapatkan bantuan dari Pemprov Jabar sebesar Rp 13 miliar dan dari Pemda Garut sebesar Rp 5 miliar, tahun 2017 pihaknya menargetkan Pemkab
Garut akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk pelayanan kesehatan yang menggunakan BPJS.
“Kami akan menargetkan pada tahun 2017 sebesar Rp 25 miliar,” katanya.
Diakuinya, Pemerintah Kabupaten Garut akan mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar. Bahkan, pihak BPJS sudah meminta pihaknya untuk mem-perbanyak tempat pelayanan kesehatan yang menggunakan fasilitas BPJS.”
“Kami meminta bantuan Gubernur Jawa Barat untuk penambahan ruangan layanan kesehatan, dan Gubernur memberikan bantuan sebesar Rp 50 milar tahun ini, namun sayangnya anggaran tersebut tidak terserap,” katanya.
Rudy menegaskan, buruknya pelayanan kesehatan bagi pengguna kartu BPJS bukan kesalahan BPJS. Pasalnya, tugas BPJS hanya membayar saja. Menurutnya, buruknya pelayanan kesehatan ini adalah kurangnya fasilitas di ramah sakit. Diakuinya hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Saat ini kami sedang memikirkan penanggulangan masalah tersebut,” ujar Rudy. (tim)
