Foto: Rohimat Joker Ketua Umum PMPRI
BANDUNG, sorotindonesia.com – Peristiwa tertangkapnya oknum auditor BPK RI dan pejabat sekelas Inspektur Jenderal Kementerian dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh satgas penindakan KPK akibat dugaan suap sungguh membuat kita semua terkejut.
Betapa tidak, sebagai salah satu ujung tombak pengawasan pengelolaan keuangan negara justru melakukan kongkalikong untuk suatu tujuan yang ada kemungkinannya malah bisa merugikan negara.
Ketua BPK RI Moermahadi menyebutkan saat konferensi pers di gedung KPK kemarin, (27/5), bahwa peristiwa OTT yang menimpa anak buahnya merupakan pembelajaran yang berharga untuk menjaga kredibilitas lembaga. Walaupun ia juga mengakui jika sistem yang telah dibangun didalam lembaganya tidak dapat memastikan dan memantau setiap individu di BPK.
Pertanyaannya, apa yang salah dengan sistem yang telah dibangun oleh pemerintah, sehingga kasus korupsi terjadi di hampir setiap lini pemerintahan, error recruitment? unsur tekanan politik? Atau pola pengawasan serta pembinaan pegawai yang masih dirasa kurang mumpuni?
Ketua umum LSM PMPR Indonesia Rohimat Joker bahkan ikut geram mendengar kabar OTT ini, “Menurut kami peristiwa OTT yang melibatkan auditor dan pejabat BPK serta Itjen Kemendesa PDTT merupakan preseden buruk, kami cemas model-model seperti itu terjadi juga di lembaga lainnya, di level pemerintahan pusat atau di pemerintahan daerah,” ujar Joker.
“Kami juga jadinya melihat bahwa persoalan pemberian opini itu bisa menjadi suatu daya tawar yang menarik untuk ‘digoreng’ oleh oknum, karena predikat WTP tentunya akan membuat lembaga tersebut terkesan sudah tertib administrasi dan bebas dari korupsi. Padahal kan belum tentu demikian,” urai Joker kepada sorotindonesia melalui telepon selulernya.
Fenomena WTP ini memang menjadi suatu hal yang penting, karena keberhasilan mendapatkan opini WTP secara politis akan ikut berpengaruh. “Para auditor harusnya terus menerus dibekali dengan etika dan integritas yang tinggi selain kehandalan kompetensi di bidangnya, jangan sampai bisa digiring dan dipengaruhi,” ujar Joker mengingatkan.
Diakui oleh Joker, selama ini ada rumor yang beredar bahwa ada permainan dalam penentuan opini. Dan itu terjadi pada kasus ini. Joker berharap sistem yang telah dibangun agar ditingkatkan efektifitasnya, “Level Inspektorat Jenderal Kementerian dan auditor tingkat tinggi di BPK terjaring OTT KPK akibat kasus suap adalah suatu hal yang tidak biasa, dan tidak bisa tidak pemerintah harus segera menetapkan langkah strategis terkait dengan persoalan ini, evaluasi lagi secara komprehensif bila perlu. Jangan sampai opini dijadikan suatu komoditas oleh kepentingan-kepentingan tertentu, harus ada penguatan,” ucap Joker yang tidak sabar menunggu hasil pengembangan kasus OTT ini oleh KPK.
(St)
