JAKARTA – Pilkada Serentak tahun 2018 yang akan digelar pada tanggal 27 Juni tinggal menghitung bulan, sebanyak 171 daerah diantaranya ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten di Indonesia yang akan memilih sosok pemimpinnya secara demokratis.
Pilkada yang merupakan amanat dari konstitusi ini, dinamikanya sudah mulai terasa sejak dimulainya tahapan oleh KPU.
Pilkada Serentak 2018 juga dianggap jauh lebih menarik sebagai uji kekuatan dan jadi tolak ukur untuk Pilpres 2019 mendatang. Pilkada 2018 jadi miniatur kekuatan parpol dan pengaruh tokoh terlebih dengan ribut dan ribetnya gonta ganti pasangan calon.
Pasangan yang sudah lama diusung, dikenalkan, namun tiba-tiba berubah jelang pendaftaran. Bahkan menariknya, ada pasangan calon yang diusung oleh partai-partai yang di 2017 lalu berseberangan.
Terkait dengan itu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) berharap gelaran Pilkada Serentak 2018 berlangsung lancar, aman dan damai. Namun demikian, agar Pilkada tersebut berjalan demokratis, KPU akan mengawasi secara ketat setiap pelaksaan tahapan pemilihan, diantaranya tentang money politic.
“Regulasi yang dibuat untuk Pemilu semakin ketat, terlebih soal money politic, apabila ada yang terlibat maka sanksi yang dikenakan akan sangat tegas dan berat,” tegas Ketua KPU RI Arief Budiman, saat di gelaran diskusi WAJAH POLITIK PILKADA 2018 yang dilaksanakan di Warung Daun Cikini No. 26 Menteng, Jakarta Pusat, (13/1/2018).
Ditekankan oleh Arief, “KPU juga akan langsung bertindak apabila menemukan pelanggaran seperti itu, dan kami akan melaporkan dan memberi sanksi secara tegas. KPU mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat mana calon yang integritasnya rendah,” ujarnya.
Ada yang menarik yang disampaikan oleh Arief, Tren calon tunggal pasangan di daerah juga meningkat pada pilkada tahun ini, selain itu jumlah pasangan calon TNI POLRI Aktif juga pada pilkada tahun ini terbilang cukup banyak. ASN yang maju dalam pilkada juga terbilang tinggi yaitu sekitar 150 orang.
“Dua Pilkada terakhir kompetisinya semakin ketat, semua jurus dan semua cara dikerahkan, saya berharap ketika nanti hasil akhir ditetapkan, pelajaran yang bisa diambil adalah bagaimana setiap pasangan mau legowo dan menerima hasil akhir nanti. Insya Allah penyelenggara Pilkada 2018 nanti bisa berjalan dengan lancar, KPU mulai saat ini sudah melakukan pembenahan pembenahan mengenai seluruh sistem,” urai Arief.
Dalam diskusi tersebut, selain dihadiri oleh Arief Budiman sebagai narasumber, juga dihadiri Rahmat Bagja (Anggota Bawaslu RI), Titi Anggraeni (Direktur Perludem), Suhud Alynudin (Sekretaris Bid Polhukkam DPP PKS), Habiburokhman (Ketua DPP Gerindra Bidang Hukum), M. Yamin Tawary (Ketua DPP Perindo Bidang Politik).
[Why-Bhq]
