JAKARTA – Dewan Presidium Jaringan Aliansi Nasional (Jarnas) menggelar diskusi nasional betajuk Ketahanan Pangan dan Energi dengan mengangkat tema Menghadapi Resesi Ekonomi 2023 Konstelasi International Dampaknya Bagi Indonesia. yang dilaksanakan secara hybrid di D Hotel, Jl. Sultan Agung, Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
Hadir sebagai narasumber pada kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan masyarakat umum tersebut, antara lain Ketua Dewan Presidium Jarnas Rahmat Pakaya, Ghifari Bestamin (PB HMI Bidang Energi dan SDA), R Wijaya (Millenial Trans Institute), Irawan (Jarnas), Arya Wedakarna (senator) yang hadir secara virtual. Dan juga sedianya akan dihadiri oleh Sandiago Uno (Menparekraf), namun beliau berhalangan hadir. Diskusi ini dipandu oleh Ismail A. Kadir sebagai moderator.
Menurut Jarnas, resesi ekonomi global pada tahun 2023, akan sangat berdampak kepada bangsa Indonesia di segala bidang. Tentunya yang akan sangat terdampak adalah kalangan masyarakat bawah.
“Bila resesi ekonomi global terjadi sesuai prediksi, dan berdampak kepada Indonesia, pemerintah harus mengantisipasinya dan terpenting menjamin warganya tidak ada yang kelaparan,” ujar Rahmat Pakaya di awal paparannya.
Irawan menambahkan, bangsa Indonesia kini sedang dalam tahapan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Covid-19 menimbulkan banyak dampak, terutama dampak di bidang ekonomi. Tapi kita saat ini berbicara dampak resesi global 2023. Pak Jokowi sendiri pada setiap kegiatan mengungkit terkait dengan gelapnya Indonesia di tahun 2023. Selain itu, ada pernyataan resmi dari direktur IMF terkait dampak resesi ekonomi di Indonesia,” kata Irawan.
“Tentunya sebagai bagian dari anak bangsa ini, kita memiliki kepedulian yang sama. Jangan menganggap sesuatu itu mudah. Kita awalnya pernah menganggap bahwa Covid-19 itu masalah biasa, bahkan ada yang joget-joget, tapi saat wabah itu sampai ke Indonesia, kita tidak mampu membendungnya, bahkan masyarakat untuk keluar rumah pun dibatasi. Nah ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa tema yang kita angkat adalah ketahanan pangan dan energi, dihadapi dengan kondisi dan konstelasi politik saat ini maka suka atau tidak suka akan berpengaruh terhadap situasi dalam negeri,” jelasnya.
Irawan mencontohkan sejumlah industri yang gagal bangkit sehingga menimbulkan PHK karyawan. “Artinya, dampak resesi pasca pandemi sudah dirasakan oleh bangsa kita ini. Oleh karena itu, resesi 2023, menjadi warning agar bangsa kita mengambil langkah antisipasi dan memperkuat kesiapan serta jangan terlena,” pungkasnya.
R Wijaya dari Millenial Trans Institute pada kesempatan paparannya menjelaskan bahwa resesi itu dampak secara umum akan dialami warga di perkotaan.
“Berbicara ketahanan pangan dan energi, prioritas utama menurut saya adalah pangan. Kita berharap tidak ada gejolak politik di tahun 2023 dan 2024 yang akan menambah beban dalam menghadapi resesi tahun 2023. Meski demikian, pada perspektif kami, tidak semua lapisan masyarakat yang akan terdampak resesi. Masyarakat yang terdampak besar adalah masyarakat perkotaan sehubungan dengan ketersediaan pangan. Tetapi tergantung juga kebijakan dan regulasi pemerintah dan elite politik,” urai Wijaya.
Sedangkan Ghifari Bestamin, tahun 2023 berpotensi akan terjadi resesi yang besar, krisis pangan, keuangan, energi, atau krisis multi dimensi.
“Indonesia kini sudah dihuni oleh sekitar 318 juta jiwa, bonus demografi, angkatan kerja membludak sedangkan krisis sedang mengancam. Dampak perang Rusia dan Ukraina juga berpengaruh pada ancaman resesi yang akan terjadi. Ini yang menjadi krisis di segala dimensi geo politik dunia,” terangnya.
“Kita mengantisipasi soal pangan dan energi. Kita juga patut evaluasi serta ikuti perkembangan dari G20 di Bali, seharusnya sudah melahirkan kebijakan global dan nasional,” ujar Ghifari.
Ghifari juga menyinggung terkait pendidikan nasional yang dinilai jalan di tempat.
“Langkah menghadapi resesi, selain ketersediaan pangan dan energi, juga pendidikan. Pendidikan kondisinya masih jalan di tempat, di sisi lain pemerintah berharap keterlibatan aktif masyarakat terhadap pembangunan nasional agar terjadi win win solution. Win win solution ini jangan hanya dalam lingkup yang terlibat dalam pemerintahan saja tentunya, tetapi aksesnya harus melibatkan semua pihak,” beber Ghifari yang juga mendorong bertumbuhnya petani millenial dan pertanian hidroponik di perkotaan.
Menghadapi potensi resesi global 2023, Rahmat Pakaya yang kerap mengawal kebijakan kebijakan energi nasional, berharap pemerintah lebih optimal dan berinovasi mengelola potensi hasil migas dan minerba nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Resesi tentu akan melemahkan nilai mata uang kita terhadap mata uang dollar Amerika. Ini yang kita harus antisipasi. Sedangkan kita memiliki sumber daya alam termasuk emas yang mestinya terkelola dengan lebih baik lagi agar kemandirian serta pendapatan Negara lebih optimal,” ujarnya.
Aliansi Jaringan Nasional (Jarnas) juga menyoroti terkait dengan kebijakan nasional melalui anggaran prioritas agar tepat sasaran dan akuntabel.
“Anggaran belanja prioritas negara pada tahun 2023, untuk pendidikan Rp612,2 trilyun, anggaran Kesehatan Rp178,7 trilyun, anggaran Perlindungan Sosial Rp476 trilyun, anggaran Infrastruktur Rp392,1 trilyun, anggaran Ketahanan Pangan Rp104,2 trilyun, dan anggaran Ketahanan Energi Rp341,3 trilyun,” ungkap Rahmat.
“Hampir 450 trilyun untuk ketahanan pangan dan ketahanan energi digelontorkan sebagai kebijakan strategis pemerintah menghadapi resesi agar masyarakat tidak lapar. Termasuk 476 trilyun untuk Perlindungan Sosial. Tentunya ini harus kita kawal bersama-sama,” pungkas Rahmat.
Arya Wedakarna, senator/anggota DPD RI pada kesempatan virtualnya memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan diskusi yang digagas oleh Jarnas ini.
“Ya, tentunya kami support dan apresiasi kegiatan diskusi seperti ini. Bukti keterlibatan aktif elemen masyarakat dan mahasiswa dalam menyikapi isu dan persoalan yang dihadapi oleh Negara, kaitannya saat ini adalah tentang ketahanan pangan dan energi,” jelas Arya Wedakarna.**
