BANDUNG, sorotindonesia.com,- Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi yang dilaksanakan di ruang R.A Kosasih Makodam III/Siliwangi, Jl. Aceh, Kota Bandung, Senin (20/4/2020).
Kegiatan tersebut dihadiri antara lain oleh Gubernur Jawa Barat H.M Ridwan Kamil, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi, Kajati Jawa Barat, Ketua Harian Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, serta pejabat utama Kodam III/Siliwangi, Polda Jabar, dan SKPD terkait.
Dipaparkan dalam pertemuan tersebut, diantaranya tentang progress fasilitas kesehatan penanganan pasien covid-19, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
Pada konferensi pers usai rapat, Gubernur Jawa Barat H.M Ridwan Kamil menjelaskan, “Anggaran penanggulangan covid sebesar 7,9 triliun yang sudah disepakati. Terdiri dari lebih 2 triliun untuk pembelian peralatan-peralatan dan kebutuhan darurat kesehatan, kemudian mendekati 5 triliun untuk bantuan pangan,” jelasnya.
“Kami laporkan juga Jawa Barat penuh inovasi, diantaranya alat ventilator buatan ITB sudah disetujui oleh Kemenkes dan sudah diproduksi, maka cerita kekurangan ventilator karena memang dengan kondisi sekarang harganya mahal sekali, sekitar 300 sampai 600 juta rupiah, yang sedang dibuat ini seharga 12 juta rupiah, sehingga kami mendorong produksi sebanyak-banyaknya dan akan kami sebar ke rumah sakit-rumah sakit rujukan,” terang Ridwan Kamil.
Lebih lanjut Gubernur Jabar yang saat konferensi pers didampingi oleh Wakil Gubernur Uu Rhuzanul Umum, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi serta Kajati Jawa Barat,
“Di Jawa Barat kami laporkan, selain rumah sakit yang menangani pasien covid, kini sudah bergeser ke non rumah sakit, seperti di BPSDM Kota Cimahi, kemudian di Cikarang, Bekasi dan tempat lainnya, dan ini mengindikasikan kami terus melakukan persiapan-persiapan terkait dengan apa yang kita kategorikan darurat,” ungkapnya.
Terkait dengan penanganan penyebaran covid-19 ini di Jawa Barat, dijelaskan oleh Ridwan Kamil, “Kami juga melaporkan hampir 90 ribu rapid test yang disebarkan, positif 1.200-an dari angka itu 10 persen terkonfirmasi melalui PCR. Jadi artinya, kebijakan di Jawa Barat pengetesan masif khusus untuk PSBB akan menggunakan PCR secara maksimal, karena kami saat ini kapasitasnya melompat dari 140 sampel perhari menjadi 2.000 sampel perhari. Maka test SWAB ini akan kita intensifkan di zona PSBB di seluruh kota kabupaten,” urainya.
Keberhasilan PSBB ini, menurut Ridwan Kamil, adalah digunakan test masif secara bersamaan sehingga menghasilkan peta persebaran yang dikendalikan.
“Kita bertekad tim gugus tugas Jawa Barat untuk menjadi percontohan kesuksesan PSBB, oleh karena itu tindakan tegas kepolisian dan TNI sudah dikomitmenkan oleh Kapolda dan Pangdam III/Siliwangi,” ujar Ridwan Kamil.
Namun demikian dalam penindakan bagi pelanggar, akan juga melihat dari berbagai sisi.
“Kita akan menggunakan cara-cara yang manusiawi, karena pelanggaran itu terbagi dua, pelanggaran karena niat melanggar dan pelanggaran karena ada emergensi atau situasi yang penting atau dengan alasan mungkin untuk mencari hal-hal harian,” ujarnya lagi.
Dituturkan kemudian oleh Ridwan Kamil, “Saya terus terang masih memahami, karena bantuan sosial dari pusat dan dari kami belum sepenuhnya hadir di dapur-dapur warga yang terdampak,” tuturnya.
Sedangkan dari hasil PSBB di daerah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek), diungkapkan oleh Ridwan Kamil, “Kalau di jalan-jalan protokol saya dapat laporan sudah jauh lebih baik, tapi kalau masuk ke wilayah-wilayah padat masih ada pelanggaran-pelanggaran, oleh karena itu di rapat ini tadi saya sampaikan evaluasi Bodebek ini perlu diperbaiki dan hasilnya dijadikan SOP Protap Polda Jabar juga, supaya Bandung Raya belajar dari Jakarta dan belajar dari evaluasi Bodebek, sehingga menghasilkan PSBB terbaik,” harapnya.
“Hasilnya seperti apa, kita akan evaluasi harian, evaluasi mingguan, harapannya akhir dari 14 hari PSBB ini kan kita menemukan peta persebaran, kuncinya pengetesan masif, jadi 14 hari ketemu dan bisa dikendalikan, kita bisa membereskan PSBB. Tapi bila belum ketemu polanya, kenaikan masih tinggi, bisa diperpanjang 14 hari,” kata Ridwan Kamil terkait evaluasi yang dilaksanakan.
“Persiapan Karawang dan Kota Sukabumi sedang dikaji untuk usulan PSBB selanjutnya, untuk menguatkan pemutusrantaian persebaran (covid-19),” tambahnya.
Finalisasi Daftar Keluarga Terdampak Covid-19 Penerima Bantuan Pemerintah Tanggal 25 April 2020
Terkait dengan penerima bantuan sosial pemerintah, dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat, H.M Ridwan Kamil, “Hari ini kami akan rapat dengan walikota dan bupati untuk finalisasi data penerima, jumlahnya kurang lebih mendekati 8 juta kepala keluarga yang akan dibantu. 8 juta ini artinya 2/3 jumlah kepala keluarga di Jawa Barat,” terangnya.
“Begitu besarnya jumlah keluarga yang akan dibantu, dari APBN, APBD provinsi dan kota, sehingga bagi keluarga yang merasa terlewat, kepada RW yang masih melakukan survey, diberi waktu sampai tanggal 25 April 2020 untuk memperbaiki (data) untuk memastikan KTP lokal atau perantau KTP non lokal masuk dalam daftar yang akan dibantu oleh pemerintah,” jelasnya.
Kodam III/Siliwangi Dukung Sepenuhnya Program Pemerintah Hentikan Penyebaran Covid-19
Kesempatan terpisah, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, menyatakan dukungannya secara penuh kebijakan pemerintah dalam menghentikan penyebaran covid-19.
“PSBB seperti dikatakan oleh gubernur mulai tanggal 22 April 2020 di Bandung Raya, tentu sudah dipersiapkan semuanya termasuk protokol kesehatan,” kata Pangdam.
“Kita akan mendukung sepenuhnya apa yang diperintah gubernur, karena ini juga program pemerintah, kita mendukung menyukseskan supaya penyebaran covid ini dapat segera dihentikan,” pungkasnya.
[St]
