“DPRA meyakini bahwa Pilkada Aceh akan berlangsung aman, maka tidak perlu perkuatan Pengamanan”. Demikian dikutip pernyataan Iskandar Alfarlaky, selaku Ketua Komisi I DPR Aceh.
Banda Aceh— Ada apa dengan DPR Aceh?. Pilkada serentak di Propinsi Aceh akan jatuh pada bulan Februari 2017 mendatang, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Pesta demokrasi tersebut tentunya adalah untuk mencari calon pemimpin yang tepat, agar lima tahun kedepan proses pembangunan yang mencakup disegala bidang dapat memberikan manfaat yang berarti bagi seluruh masyarakat Aceh. Perjalanan untuk menuju pelaksanaan Pilkada Aceh 2017 mendatang tentunya sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan(KIP) Aceh.
Pilkada Aceh 2012, Pilkada Hitam
Belajar dari pengalaman yang terdahulu,Pilkada Aceh pada tahun 2012 merupakan pesta demokrasi yang bisa dikatakan sebagai pesta demokrasi “hitam” dimana pada saat itu, pesta demokrasi pada Pilkada Aceh 2012 tersebut telah banyak memakan korban jiwa dan materiil. Bayang-bayang kebrutalan yang dilakukan oleh kelompok ataupun oknum tertentu hingga saat ini sedikit banyak masih membekas dalam ingatan masyarakat Aceh pada umumnya. Berdasarkan catatan yang pernah saya baca, bahwasannya pelaksanaan Pilkada Aceh pada tahun 2012 yang lalu telah terjadi sedikit banyaknya ada 40 kasus kekerasan, mulai dari teror, intimidasi, kekerasan, pembunuhan sampai kepada pembakaran rumah penduduk. Praktek-praktek kekerasan tersebut tentunya sangat melukai, terutama psikologis korban pada saat itu yang hingga kini masih berbekas diingatan masyarakat Aceh. Dari catatan tersebut tentunya pengalaman masa lalu yang sudah merampas kebebasan berpendapat dari masyarakat Aceh, dalam upaya pemilihan calon kepala daerah, tidak kita inginkan kembali terjadi, kondisi seperti itu tentunya tidak kita harapkan, sehingga kemerdekaan yang hakiki dan merupakan cita-cita dari masyarakat Aceh dapat terwujud sebagaimana mestinya. Kebebasan berpendapat dalam pemilihan seorang pemimpin adalah merupakan hak setiap warga negara. Ketika kebebasan berpendapat tersebut sengaja dirampas oleh karena adanya keinginan dari kelompok tertentu, maka jangan disesalkan, apabila terjadi hal-hal yang dapat merusak seluruh sistem pemerintahan yang akan berjalan dalam proses pembangunan diwilayah tersebut. Melihat pengalaman pada pelaksanaan Pilkada Aceh 2012 yang lalu, ternyata ada upaya-upaya antisipasi yang sudah dipikirkan oleh pihak-pihak yang terkait, khususnya pihak keamanan, guna mencegah terjadinya praktek-praktek kekerasan oleh kelompok tertentu yang berupaya untuk merusak pesta demokrasi di Aceh 2017 mendatang.
Antisipasi Pihak Apkam Terkait
Kepolisian Daerah Aceh jauh-jauh hari sudah memikirkan apa yang harus dipersiapkan menjelang sampai kepada pelantikan terpilihnya pemimpin Aceh yang baru. Kapolda Aceh melalui Kasubdit Politik Dit Intelkam Polda Aceh, AKBP Alfian, SH secara terbuka sudah menyampaikan bahwasannya Kepolisian Daerah (Polda) Aceh akan menyiapkan tambahan pasukan pengamanan Pilkada 2017 diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Rencana penambahan pasukan pengamanan saat Pilkada Aceh 2017 mendatang tentunya merupakan langkah yang tepat guna mengantisipasi terjadinya kekerasan menjelang pelaksanaan Pilkada Aceh 2017 mendatang. Rencana dari Polda Aceh tentunya akan disetujui oleh Mabes Polri yang memang sangat mengharapkan terciptanya situasi yang aman pada pelaksanaan Pilkada serentak diseluruh wilayah di Indonesia. Namun sangat disayangkan, rencana yang baik demi terciptanya pelaksanaan Pilkada Aceh 2017 tersebut tidak disambut secara positip oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh (baca) dan Ketua Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh (baca). Jika kita kita renungkan dengan akal sehat, penambahan pasukan pengamanan menjelang Pilkada Aceh 2017 merupakan hadiah yang terindah dan teramat besar demi terciptanya Pilkada Aceh yang lebih baik. Penambahan pasukan tersebut merupakan salah satu bentuk proteksi demi terciptanya keamanan dan ketentraman di Aceh menjelang Pilkada mendatang.
Adakah Rencana Tersembunyi DPRA?
Dikutip dari Serambi Indonesia Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin menyatakan, Polri tidak perlu menambah pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk mengamankan jalannya Pilkada yang akan berlangsung serentak di 20 kabupaten/kota, plus Pilgub Aceh, pada tahun 2017 mendatang. Ia berpendapat, pengamanan tahapan Pilkada bisa ditangani oleh pasukan Polri yang ada di Aceh, dengan bantuan pasukan TNI.
Pendapat itu disampaikan Ketua DPRA Tgk Muharuddin menanggapi Jumat (16/9), terkait alokasi dana pengamanan Pilkada di Aceh. “Soal dana pengamanan pilkada bisa ditanyakan ke eksekutif,” ujarnya.
Ketua DPRA kemudian mengomentari tentang adanya wacana beberapa kalangan yang menginginkan penambahan pasukan untuk mengamankan pilkada di Aceh. Menurut Muhar, penambahan pasukan BKO hanya akan membuat suasana sedikit tegang dan seperti menggambarkan Aceh saat ini belum aman.
Padahal kata Muhar, saat ini sudah sebelas tahun Aceh menjalani proses damai, dan ia sangat yakin tidak akan ada lagi gesekan-gesekan, termasuk dalam proses tahapan pelaksanaan pilkada. “Menurut saya, saat ini tidak perlu penambahan pasukan ke Aceh, saya pikir dengan pasukan (Polri) yang sudah ada dibantu pasukan TNI, Insya Allah sudah memadai. Aceh tidak suram lho, sudah sebelas tahun kita damai, Insya Allah kali ini sama-sama kita wujudkan pilkada yang aman dan damai,” kata Muharuddin.
Hal Yang Perlu Dipertanyakan.
Timbulnya sikap dari petinggi DPR Aceh yang tidak menyambut positip atas penambahan pasukan pengamanan menjelang pelaksanaan Pilkada Aceh 2017 tentunya akan menjadi pertanyaan bagi kita semua, khususnya masyarakat Aceh. Mengapa petinggi DPR Aceh timbul sikap seperti itu? Apakah DPR Aceh sudah dapat menjamin keamanan menjelang pelaksanaan Polkada Aceh 2017 mendatang?Apakah ada rencana rahasia yang sudah dipersiapkan petinggi DPR Aceh untuk Pilkada Aceh 2017 mendatang? Sikap petinggi DPR Aceh tersebut secara tidak langsung sudah mengarah untuk mengancam kebebasan masyarakat aceh dalam pesta demokrasi tersebut. Sebaliknya sudah seharusnya sebagai wakil rakyat yang sudah dipilih dan dipercaya oleh rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dapat memberikan rasa keamanan dan ketentraman bagi rakyat Aceh secara keseluruhan. Mudah-mudahan sikap dari petinggi DPR Aceh yang belum bisa menerima rencana adanya penambahan pasukan pengamanan menjelang Pilkada Aceh 2017 mendatang, hanya merupakan “lelucon” gaya baru belaka. Kami disini masih percaya bahwasannya DPR Aceh akan memberikan ruang dan waktu terhadap kehadiran penambahan pasukan pengamanan Pilkada tersebut, demi keamanan dan ketentraman masyarakat Aceh menjelang pelaksanaan Pilkada Aceh 2017 mendatang. Semoga pelaksanaan Pilkada Aceh 2017 mendatang dapat melahirkan pemimpin yang baru secara jujur dan adil, demi terciptanya Aceh yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
(ale- bhq)
