CIMAHI – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (LSM PMPR) Indonesia, menghadiri audiensi di salasatu ruang rapat komplek Kantor Pemerintah Kota Cimahi (Pemkot) bersama dengan pimpinan dari 6 rumah sakit yang berada di Kota Cimahi, diantaranya RSUD Cibabat, RSAD Dustira, RS Mitrakasih, RS MAL, RS Kasih Bunda, dan RS Avicena.
Audiensi tersebut di mediasi oleh Pemkot Cimahi yang dihadiri oleh Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dinas Kesehatan Kota Cimahi, dan Kakesbang, (15/11/2017).
LSM PMPR Indonesia yang pada pertemuan itu dihadiri oleh Sekjen Fajar Budhi Wibowo didampingi jajarannya, sambil membawa pertanyaan kepada pihak rumah sakit yang ada di wilayah Kota Cimahi terhadap pelayanannya pada masyarakat.
Hal ini diangkat oleh LSM PMPR Indonesia sehubungan dengan adanya warga masyarakat yang merasakan buruknya pelayanan rumah sakit dan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan tindakan medis, termasuk dalam hal ini pasien warga miskin dan peserta BPJS. “Kami mengecam keras perlakuan diskriminasi warga miskin oleh rumah sakit di Kota Cimahi untuk mendapatkan layanan kesehatan dan meminta pemerintah Kota Cimahi untuk bertindak tegas atas kelalaian-kelalaian rumah sakit daerah dan swasta di Kota Cimahi yang sudah dengan sengaja mencoreng nama baik Kota Cimahi,” pinta LSM PMPR Indonesia dalam pernyataan sikapnya.
Pada pernyataan sikapnya tersebut, LSM PMPR Indonesia juga menuntut agar Walikota Cimahi menindak tegas rumah sakit daerah dan swasta yang menelantarkan atau menolak warga miskin. “Walikota Cimahi harus bertanggungjawab, termasuk evaluasi kinerja jajaran RSUD Kota Cimahi dan ganti dengan yang peduli dengan warga miskin,” ujar Fajar Budhi yang juga pernah merasakan langsung diperlakukan dengan tidak semestinya di RSUD Kota Cimahi saat membantu dan mengantarkan pasien dengan kondisi emergensi.
Setelah audiensi, pada kesempatan tersebut telah dibuat komitmen yang disampaikan oleh pihak rumah sakit yang berada di wilayah Kota Cimahi yang akan terus menerus melakukan perbaikan guna melayani secara optimal warga masyarakat sesuai dengan hak pasien dan peraturan serta perundangan yang ada terkait dengan rumah sakit dan kesehatan. [St]
