JAKARTA,- Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) yang diagendakan oleh kelompok yang menamakan diri Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) pada tanggal 11 Juli 2020 mendatang, direspon oleh jajaran DPP Partai Berkarya saat menggelar rapat pleno yang diperluas menjadi Rapimnas yang dilaksanakan di Gedung Granadi, Jakarta, Rabu (8/7/2020).
Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, akhirnya mengambil sikap memberi peringatan keras akan memecat para kader yang menamakan diri Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) dari keanggotaan partai bila tetap memaksakan diri menggelar Munaslub.
Peringatan tersebut adalah salah satu keputusan dari rapat pleno DPP Partai Berkarya. Lainnya, dari rapat pleno ini yang turut dihadiri oleh 30 Ketua DPW dari 34 Ketua DPW Partai Berkarya se-Indonesia, secara aklamasi diperluas menjadi Rapimnas Partai Berkarya.
“Terpenting hari ini kita kehadiran H. Akhmad Goesra, S.H., yang sebelumnya tergabung dalam pimpinan P3B yang akan menyelenggarakan Munaslub itu. Ya, beliau kini telah kembai ke jalan yang benar,” kata Priyo Budi Santoso, Sekjen DPP Partai Berkarya dalam konpres-nya.
“Yang jelas, sejumlah agenda dalam Rapimnas yang dimulai dari pukul 16.00 sore ini akan membahas banyak hal, diantaranya evaluasi pada Pileg 2019, termasuk persiapan untuk menghadapi Pileg 2024,” kata Priyo Budi Santoso.
Ditambahkannya, “Strategi verifikasi ulang, menyangkut perlu atau tidaknya ikut verifikasi partai, dan membahas tentang rencana parliament threshold yang berkeadilan bagi Partai Berkarya, evaluasi menghadapi Pilkada 2020, serta revitalisasi organisasi partai, juga berbagai hal strategis lainnya,” jelasnya.
Perbedaan paling signifikan pada perubahan nuansa rapat pleno DPP Partai Berkarya yang diperluas menjadi Rapimnas Partai Berkarya, pada sore harinya diikuti oleh Sekertaris maupun Bendahara dari setiap DPW se Indonesia melalui terobosan teknologi komunikasi aplikasi Zoom.
“Ini dilakukan dalam kaitan prosedur pandemik Covid – 19,” ungkap Priyo Budi Santoso.
Sikap DPW Partai Berkarya Jabar Dalam Rapimnas
Sementara itu menurut Eka Santosa Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat, rapat pengurus pleno DPP Partai Berkarya menjadi Rapimnas merupakan momentum yang ditunggu-tunggu.
“Diketahui dalam situasi skeptis pasca Pileg 2019, dan dari sisi organisatoris kita agak kesulitan untuk memberikan arahan terhadap struktur partai di bawahnya, terutama DPD maupun DPC. Ini karena belum ada arahan khusus pasca pileg, plus situasi pandemi Covid-19 menambah semcam ketidakpastian,” kata Eka Santosa.
Pada pihak lain, menyoal perolehan suara pada Pemilu 2019 yang tidak atau belum mencapai ambang batas, dikatakan oleh Eka Santosa, “Perlu dilakukan evaluasi secara utuh. Jangan pula evaluasinya setengah-setengah, ” ujarnya.
Fenomena lain yang dirasa janggal di mata Eka Santosa, perlu adanya peringatan keras dalam hal munculnya keinginan diselengarakannya Munaslub.
“Setidaknya, dan saya kira ini kewenangan DPP untuk memberikan sikap tegas sesuai AD/ART. Sebabnya, ada kesalahan fatal, muncul sebuah institusi di luar AD/ART, yakni Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B). Lalu ditambah dengan istilah lub (luar biasa),” cetusnya.
Khusus kata Eka Santosa lagi, tentang adanya pihak di Jawa Barat yang bergabung ke kegiatan Munaslub, perlu diingatkan, “Ada dua hal yang tentu berkonsekwensi, pertama, yang berkaitan dengan struktur dan jabatan saya kira ini dapat diselesaikan melalui mekanisme tertentu, karena ada etika dan aturannya. Tetapi bila berkaitan dengan status keanggotaan? Mungkin ini harus dipelajari dulu melalui AD/ART, sebab ini menyangkut hak yang bersangkutan untuk bergabung di sebuah partai,” tutupnya yang optimis dari Rapimnas 2020 di Jakarta ini akan lahir sosok berikut visi dan misi yang lebih fresh. ****
