SUKABUMI,- Rumah Pemuda Progresh Indonesia (RPPI) cabang Sukabumi gelar Diskusi Publik yang menyoal terkait Sistem Pendidikan Indonesia, bertempat di Aula STIKIP Bina Mutiara, Sukabumi (20/10/2019).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Rif’at Syauqi Salam, Ketua RPPI Sukabumi, bertepatan dengan momentum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, yang turut dihadiri oleh Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Umar Ali Muharram, Ketua RPPI Pusat, Fahmi Amiruddin, serta mahasiswa se-Jawa Barat.
Umar Ali Muharram pada kesempatan tersebut membedah terkait dengan ideologi pendidikan Indonesia dan konstitusi-konstitusi yang melandasi sistem pendidikan Indonesia, sedangkan Fahmi Amiruddin membedah terkait privatisasi, liberalisasi, dan komersialisasi pendidikan di Indonesia.
“Kita melihat hari ini di luar sana sedang terjadi pertarungan dagang antar negara adidaya. Pertarungan yang sedang terjadi adalah pertarungan kecerdasan manusia, negara A membuat inovasi A, negara B membuat inovasi B, sehingga terjadilah pertarungan siapa yang lebih cerdas dan bisa mengeluarkan karya-karya baru yang kemudian bisa dirasakan oleh umat manusia di dunia ini,” kata Rif’at dalam narasinya.
“Namun di negara kita, Indonesia, malah terkungkung dan terbelenggu pada seputaran persoalan politik dan ekonomi. Persoalan substansi dan problemnya dari mana?” tanyanya.
“Kami melihat semua ini bermuara pada sistem pendidikan negara kita ini, kita semua mengetahui bahwa “Pendidikan” merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kecerdasan dan kemajuan manusia, dan kita semua mengetahui bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat urgent bagi manusia, baik untuk masyarakat pedesaan ataupun perkotaan,” urainya.
“Kita bahkan sering mendengar nasihat di keluarga, Sekolah yang benar ya nak, agar kemudian kamu bisa membahagiakan orang tua dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tapi disisi lain ada juga nasihat keluarga yang seperti ini, buat apa sekolah tinggi-tinggi nak? Lebih baik uangnya dibelikan untuk membeli tanah atau mencari kerja, toh banyak sarjana-sarjana yang menganggur dan ujung-ujungnya nyari kerja juga,” bebernya.
Disinilah paradoks akan pentingnya pendidikan muncul, sehingga memunculkan pertanyaan baru, “apakah sistem pendidikan di Indonesia ini sudah ideal dan bisa di akses oleh seluruh rakyat indonesia?”. Kita semua mengetahui dan menyadari bahwa Pendidikan sangat berperan penting dalam memajukan dan mengembangkan kehidupan bangsa. Apalagi berbicara komitmen bangsa Indonesia, sejak pertama kali Indonesia merdeka sampai saat ini, komitmen bangsa kita tidak pernah berubah, yaitu untuk memperjuangkan pendidikan yang tertuang pada tujuan negara (Alinea IV pembukaan UUD 1945) yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus ditinjau untuk mencapai suatu harapan serta tujuan pendidikan nasional.
“Tapi apakah kemudian kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dan dibuat hingga disahkan oleh pemerintah ini sudah satu narasi dengan komitmen bangsa kita yang tertuang pada tujuan negara itu?” Kata Rif’at pada paparannya.
Rif’at memandang bahwa sejatinya posisi mahasiswa yang kemudian selalu menjadi garda depan dalam mengawal setiap kebijakan-kebijakan pemerintah itu seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap kondisi pendidikan di indonesia saat ini, karena tidak bisa kita pungkiri posisi pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dan banyak sekali persoalan-persoalan yang seharusnya sama-sama kita carikan solusinya, dari mulai tujuan pendidikan Indonesia yang dalam kenyataannya hanya untuk menjadikan manusia-manusia pekerja untuk kepentingan para kapital dan elit global, adanya praktek privatisasi, liberalisasi, dan Komersialisasi pendidikan, sampai pada persoalan pendidikan yang hanya bisa di akses dan didapatkan oleh orang-orang yang mempunyai uang saja.
Diskusi publik yang digelar tersebut berlangsung interaktif, dan menelurkan beberapa poin rekomendasi.
“Berikut ini pokok-pokok rekomendasi untuk pendidikan Indonesia yang kemudian kami susun setelah diskusi publik,” terang Rif’at.
Mendorong pemerintahan yang baru dilantik untuk menyusun dan merumuskan kembali skema Pendidikan Indonesia dengan serius yang berlandaskan asas produktifitas, kesetaraan, kemasyarakatan, demokrasi, politik, kebudayaan, pendidikan kritis bagi masyarakat/anak didik dan kecerdasan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia yang tertuang di Alinea IV dalam Pembukaan UUD 1945 “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.
Menuntut Pemerintah yang baru untuk Mengadakan Pengkajian Ulang terhadap SEMUA Undang-Undang (UU) tentang Pendidikan di Indonesia dan Melibatkan Unsur Mahasiswa.
Menghimbau kepada seluruh mahasiswa Indonesia agar membuat analisis kajian tentang sistem pendidikan di Indonesia yang tidak berpihak kepada kepentingan, kecerdasan, dan ekonomi masyarakat.
Mengajak Seluruh Element Aktivis Pergerakan Perjuangan Rakyat untuk menyerukan aksi Menolak Sistem Privatisasi, Liberalisasi, dan Komersialisasi Pendidikan.
Menuntut Pemerintah yang baru untuk Meningkatkan APBN Pendidikan dan Perbaiki sistem Pendidikan.****
