Ribuan Pengusaha Hadiri Audiensi Dan Deklarasi Pelaku Usaha Industri Mendukung Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum

oleh -

BANDUNG,- Menko Maritim Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Menristekdikti Mohamad Nasir, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan Marinka, Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan, Kapolda Jabar bersama dengan para pengusaha industri, rumah sakit, hotel dan mall yang berpotensi mencemari Sungai Citarum, menggelar acara Audiensi dan Deklarasi Pelaku Usaha Industri Mendukung Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Deklarasi ini dilaksanakan di Ballroom Trans Luxury Hotel, Jl. Gatot Subroto, Kota Bandung, (3/5/2018).

Ada 4 poin yang ditegaskan kembali dalam acara deklarasi yang diikuti oleh sekitar 1.200 perusahaan ini, yaitu, Komitmen perizinan lingkungan hidup dan taat dengan aturan lingkungan hidup yang berlaku, Melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan benar, Melakukan sosialisasi dan edukasi penanganan limbah kepada karyawan dan manajemen perusahaan, serta Siap terhadap konsekuensi dan sanksi bila sengaja atau lalai dalam penanganan limbah, dalam perizinan lingkungan hidup.

Deklarasi Pelaku Usaha Industri Mendukung Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum

Disela acara tersebut, ditampilkan slide dan video terkait dengan kondisi Sungai Citarum. Menariknya, ada bagian video yang menunjukan pabrik-pabrik yang belum lama ini diketahui membuang limbah cairnya yang diduga tanpa melalui proses IPAL yang baik langsung ke aliran sungai.

“Bahan-bahan kimia yang dibuang ke sungai, bisa mengakibatkan tumbuh kembang anak-anak terganggu, generasi kita ke depan. Dari data BPJS, anggaran untuk Jawa Barat itu sebesar 1,9 trilyun, yang 1,2 trilyun-nya untuk mengobati warga masyarakat yang berada di di sekitar bantaran sungai. Artinya apa, itu ada masalah. Bila mengkonsumsi ikan yang sudah terkontaminasi, terlebih oleh ibu hamil, kemungkinan akan mengganggu kondisi anak dalam kandungannya. Kita tidak mau itu terjadi,” ujar Menko Maritim pada paparannya.

Menko Maritim menegaskan pada kesempatan itu, para pengusaha diberikan waktu 3 bulan untuk memperbaiki sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah),  “Selain harus ada IPAL, kita kasih waktu dalam 3 bulan. Dari industri kecil sampai yang besar harus punya IPAL. Untuk pengawasan kita melibatkan Pemda, Polda ikut, kemudian dari Kodam ikut, kemudian dari Kejaksaan juga kita ikutkan. Semua jelas ada dalam Perpres, jadi jangan macam-macam, mari kerja sama-sama untuk generasi kita ke depan,” pesannya.

Disampaikan lebih lanjut, Pencegahan dan penegakan hukum adalah esensi dari gerakan mengembalikan harum Citarum. Dari pencegahan melalui edukasi masyarakat, edukasi pegawai pabrik hingga manajemen, serta ada penindakan tegas dari sanksi administrasi dan pidana bagi pelaku pencemaran. Total sudah 55 kasus limbah industri yang ditindaklanjuti, dimana 31 kasus merupakan limpahan dari Satgas Citarum dan 24 kasus dari tim terpadu. 31 kasus limpahan Satgas Citarum 16 kasus dalam proses lidik, 2 kasus dalam proses sidik, 11 kasus dalam proses sanksi administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan 1 kasus sudah P21. Sementara 24 kasus dari Tim Terpadu dengan rincian 16 kasus dalam proses lidik, 5 kasus dalam proses sidik dan 3 kasus dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk sanksi administrasi. Masyarakat berperan besar dalam mengawasi lingkungan sekitar Citarum, pemerintah dan masyarakat bekerja sama menjaga kebersihan Citarum.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan Samuel Marinka pada giliran sambutannya menyampaikan, “Yang kita usung adalah menekan tindak pidana lingkungan di Sungai Citarum dengan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Karena itu pertemuan kita pada siang hari ini adalah memberikan persepsi yang sama,” ucap Jan. Keberadaan kejaksaan dalam konteks ini, menurut Jan, adalah dalam hal penanganan masalah perkara-perkara pidana. Pidana bersifat represif, dimana bisa menimbulkan sanksi penjara ataupun tidak.

“Kita memerlukan strategi dalam penegakan hukum, jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mampu menangkap big fish, sehingga perusahaan yang lain maupun para pelanggar ikut melihat adanya sanksi pidana dan sanksi-sanksi lainnya, misalnya pencabutan izin atau bahkan penutupan usaha. Terkait pidana lingkungan, Jaksa juga bisa menuntut ganti rugi. Maka dari pertemuan kali ini, kita ada persepsi yang sama bahwa ada sanksi hukum. “Pada siang hari ini, mari, kita bangun komitmen bersama, dunia usaha dan penegak hukum, kita perlu bekerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, Kejaksaan, untuk bersama-sama kita membangun percepatan penataan Sungai Citarum menjadi lebih bersih, dan Citarum Harum,” pungkas Jan.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada kesempatan sambutannya, menjelaskan bahwa pertemuan kali ini adalah Deklarasi bersama untuk berkomitmen menghadirkan Citarum Bersih, Citarum Harum. “Tentu persoalan Sungai Citarum dari hulu sampai ke hilir, dari Situ Cisanti hingga Muara Gembong, sudah kita pahami dan ketahui, yang penting yang kita harus satukan adalah membangun perubahan sosial dan kultur. Kultur menghormati air dari hulu, tengah, sampai ke hilir. Di hulu kita harus menanam pohon sebanyak-banyaknya, dan ditengah dan hilir tidak membuang sampah atau limbah murni,” jelas Ahmad Heryawan.

“Air itu sumber kehidupan, oleh karena itu jika kita ingin membangun kualitas hidup yang baik, yang sehat dan tentram, satu hal yang paling penting adalah memelihara perairan kita. Khususnya yang menjadi tanggung jawab kita adalah Citarum,” tegas Aher.

Pantauan awak media, tampak para pengusaha yang hadir begitu antusias menandatangani papan deklarasi yang terpampang di depan pintu ballroom. [St]

Comments

comments