“Jangan sampai ini hanya menjadi satu respon saja, dua bulan, tiga bulan kemudian sudah lupa. Nah, ini yang kita tidak harapkan,” tegasnya.
Ia juga tidak setuju dengan adanya asesmen menjadi penghambat perkembangan pesantren dengan larangan membangun gedung, “Nah, juga kita tidak harapkan sampai asesmen kemudian menurut pemerintah, pesantren A berhenti membangun, pesantren B berhenti membangun, itu kita tidak setuju. Karena pesantren itu pembangunannya dari bawah swadaya masyarakat, kan begitu,” tandasnya.
“Nah, saya kira kalau kemudian berani melarang, ya maka kemudian juga harus berani menanggung konsekuensinya, membangunkan pesantren. Nah, maka saya kira pendampingan kepada pesantren yang sedang membangun itu jauh lebih penting,” ucapnya.
Dirinya berpendapat pemerintah bisa melibatkan perguruan tinggi dalam pendampingan pembuatan gedung, ‘Jadi begini, salah satu upaya misalnya pemerintah itu bisa menugaskan PTN-PTN yang mempunyai fakultas tekniknya, arsitektur, teknik sipil, itu untuk melakukan pendampingan. Dan itu enggak mahal, tidak memberatkan APBN,” jelasnya.
Di lain sisi, rektor Institut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA) Pati ini menilai kampus yang mendampingi pembangunan gedung pesantren juga diuntungkan karena bisa menjalankan salah satu tri darma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat.
“Saya kira itu bisa menyelesaikan masalah dengan cukup pendek dan tidak menjadi tupan pemerintah. Pendampingan itu begitu, sangat penting,” tegasnya. (*)
