PSI Soroti Pembangunan Smelter Bauksit Terbengkalai, Komitmen Pemerintah Harus Dikawal Ketat

oleh -
PSI Soroti Pembangunan Smelter Bauksit Terbengkalai, Komitmen Pemerintah Harus Dikawal Ketat

JAKARTA – Setelah larangan ekspor biji nikel mentah, per Sabtu, 10 Juni 2023 pemerintah resmi melarang ekspor Bauksit mentah. Ini dalam rangka merealisasikan program hilirisasi komoditas tambang Indonesia.

“Dari 8 smelter bauksit yang direncanakan cuma 1 yang ada progres, itu pun masih jauh dari target. Sedangkan 7 lainnya sengaja ditelantarkan oleh investornya. Rupanya masih ada yang belum percaya atau yakin dengan komitmen pemerintah untuk program hilirisasi, kerena itu langkah tegas untuk melarang ekspor biji bauksit adalah langkah tegas yang perlu untuk memberi sinyal tentang keseriusan pemerintah,” ujar Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/6/2023).

Pernyataan PSI ini senada dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang bilang bahwa pelarangan ekspor bauksit ini sebagai upaya pemerintah mendorong hilirisasi komoditas tambang, Diharapkan bauksit dari Indonesia ini tidak lagi diekspor dalam bentuk ore atau bauksit yang belum diproses.

“Kita sepakat dengan pemerintah yang melarang ekspor bauksit lantaran pembangunan fasilitas pemurniannya (smelter) tidak jga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Waktu kementerian ESDM meninjau lapangan ditemukan fakta lapangan 7 dari 8 smelter bauksit itu masih berbentuk tanah lapang. Padahal sebelumnya mereka melaporkan sudah 32% bahkan ada yang 66% pembangunannya. Ini khan pembohongan besar,” kata Andre melanjutkan.

Adapun 7 smelter itu masing-masing dibangun oleh PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa, serta PT Laman Mining.

“Reaksi dari pembeli bauksit mentah saat ini mesti diantisipasi, misalnya mereka mengajukan gugatan. Tapi kita harus terus kasih pengertian bahwa negara kita yang tidak mau terus-terusan ekspor biji mentah. Indonesia harus bisa menikmati nilai tambahnya juga dong.”

“Indonesia sudah berani berkorban lho, dengan serta merta melarang ekspor bauksit ini kita menanggung risiko berkurangnya penerimaan negara sebesar USD 34,6 juta, ini setara dengan Rp 515 miliar dengan asumsi kurs yang Rp 14.900,-. Kalau sepanjang tahun 2023 ini artinya sebanyak 8,09 juta ton, nilainya jadi USD 288,52 juta atau Rp 4,3 triliun.”

“Karena itu program hilirisasi seperti ini mesti dikawal ketat, tak bisa dibiarkan atau dilepas sepenuhnya pada pengusaha yang selalu mencari celah untuk kembali ekspor biji mentahan, walau itu memang lebih mudah dan cepat untung. Tapi nilai tambah terbesarnya khan ada di produk turunannya, maka smelter bauksit adalah keharusan kalau kita serius dengan hilirisasi ini,” pungkas Andre menutup keterangannya.***

Comments

comments