Polisi Ungkap Korupsi Dana Desa yang Dilakukan Oknum Kades Kademangan Sukabumi

oleh -
Polisi Ungkap Korupsi Dana Desa Oleh Oknum Kades Kademangan Sukabumi
Kapolres Sukabumi Polda Jabar AKBP Dedy Darmawansyah dalam Konferensi Pers di Mapolres Sukabumi Polda Jabar, Jumat (28/1/2022). [Foto: dok/bidhmsjbr]

BANDUNG –┬áKabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si., memberi apresiasi atas keberhasilan Polres Sukabumi Polda Jabar dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dana desa dan bantuan provinsi oleh oknum kepala desa.

DD (49) mantan Kades Kademangan, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa dan bantuan provinsi tahun 2018 – 2019.

Hal ini diungkap oleh Kapolres Sukabumi Polda Jabar AKBP Dedy Darmawansyah, SH.,SIK.,MH., dalam konferensi pers di Mapolres Sukabumi Polda Jabar, Jumat (28/1/2022).

Didampingi Kasat Reskrim Polres Sukabumi Polda Jabar AKP Rizka Fadhila, SH., S.I.K., menerangkan modusnya adalah tidak melakukan kegiatan tetapi tetap dibuat laporan.

Kerugian negara tahun 2018 dana desa sebesar 240 juta rupiah, tahun 2019 sekitar 330 juta rupiah dan ditambah kelebihan bayar volume.

” Total kerugian negara dari hasil audit sekitar 685 juta rupiah, ” ungkapnya.

Mantan Kasubdit Harda Polda Banten ini juga menjelaskan tersangka mendapat bantuan provinsi untuk membeli mobil ambulans, tetapi tersangka DD malah membeli kendaraan mobil avanza untuk keperluan pribadi.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sukabumi Polda Jabar AKP Rizka Fadhila yang mendampingi Kapolres Sukabumi Polda Jabar mengatakan bahwa pembelian mobil pribadi yang seharusnya membeli ambulans terjadi pada tahun 2019 dengan harga 200 juta rupiah.

“Seharusnya dibelikan modelnya AVV, namun yang bersangkutan malah dibelikan model avanza untuk keperluan pribadi,” ujar Rizka.

Berkas perkara tersangka DD ini menurut Kapolres Sukabumi sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan dan minggu depan akan diserahkan kepada pihak penuntut umum.

Tersangka diancam tindak pidana korupsi dengan ancaman hukum minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.***

Comments

comments