BANDUNG, – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan masif melakukan perekrutan dan membangun kader baru di tahun 2020 ini. Hal tersebut mencuat pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PKS Kota Bandung yang berlangsung di Ballroom Grand Asrilia Hotel, Jalan Pelajar Pejuang 45 No.123, Kota Bandung, Minggu (5/1/2020).
Ketua DPD PKS Kota Bandung, Ustadz Khairullah mengatakan, dalam rencana rekrutmen ini mengamanatkan kepada pengurus PKS dari mulai tingkat cabang untuk menggelar sejumlah Training Orientasi Partai atau kerap disebut T.O.P di Kota Bandung yang sudah berhasil digelar disejumlah titik di Kota Bandung sebelum Rakorda ini berlangsung.
“Tentu keberhasilan pelaksanaan T.O.P dibeberapa titik tersebut tidak menjadikan Pengurus PKS di Kota Bandung berpuas diri, mengingat target Kota Bandung adalah merekrut 60.000 kader. Insya Allah, kita akan lakukan tugas ini dengan sukacita, bahagia, dan insya Allah memberikan
keberkahan kepada kita semua,” ujar pria yang akrab disapa Iyung ini.
Dalam Rakorda yang mengusung tema Tahun Rekrutmen dan Pelayanan Masyarakat ini juga, politisi PKS sekaligus anggota komisi II DPR RI, Teddy Setiadi mengatakan, PKS saat ini fokus dalam 4 hal.
“Rekrutmen Anggota Baru Partai, Perjuangan Legislasi Nasional & Kebijakan Publik Strategis, Prioritas Pemenangan Pilkada Tahun 2020 dan Good Party Governance (GPG),” ucap Teddy Setiadi.***
![Aksi damai Forum Pers Independen Indonesia (FPII), setelah berlangsung sekitar dua jam di gedung Dewan Pers, rupanya hanya bisa melakukan aksi secara sepihak di halaman Dewan Pers, dikarenakan anggota Dewan Pers tidak memiliki nyali untuk menemui FPII. Hal tersebut diketahui ketika sapah satu anggota FPII yang sempat berada di Gedung Dewan Pers sejak pukul 08.00 wib pagi, sudah mencoba mengecek, dan sampai selesai demo damai tidak ada satupun anggota Dewan Pers. "Maling ketika lari dari kejaran polisi, dipastikan karena takut, ketakutan itu dikarenakan membuat kesalahan, seperti itulah yang terjadi pada Dewan Pers, ketika tidak berani muncul untuk menemui FPII," ujar Ketua Deputi Organisasi Sekretariat Nasional FPII, Jall Jazz Pamone, dalam orasinya, kepada para peserta aksi yang berjumlah sekitar 70 pekerja pers yang berasal dari sekitar wilayah Jabodetabek. Ketua Presidium FPII, Ibu Kasih Hati yang membuka orasi mengatakan jika Dewa Pers jangan menjadi manusia pengecut lalu bersembunyi. "Kalian (DP) harus keluar untuk menerangkan semua kebijakan kalian, jangan menjadi pengecut bersembunyi," ujar Kasih Hati dalam orasinya. Pentas teatrikal yang dilaksanakan oleh anggota FPII juga menarik perhatian para pekerja pers yang kebetulan datang meliput, teatrikal dilaksanakan sendiri oleh anggota FPII. Usai melakukan aksi di Gedung DP, peserta aksi yang sempat di sambut hujan, namun tidak juga menyurutkan semangat para anggota, bahkan menjadikan catatan tersendiri dari salah satu stasiun Televisi luar negeri Al-Jazzera, hingga melakukan liputan ke Gedung DPR RI. Rupanya pihak Humas DPR RI sangat antusias untuk segera menerima perwakilan FPII untuk diteruskan ke Komisi I DPR RI yang membidangi jurnalistik, dan juga penyusun dan yang mensahkan UU Pers nomor 40 tahun 1999. UU Pers tersebut, diserahkan kepada Dewan Pers untuk melaksanakan yang isinya salah satu adalah perlindungan kepada pekerja pers. Namun kenyataannya justru Dewan Pers seakan melakukan penyimpangan dengan sesuka hatinya membuat kebijakan tanpa melakukan koordinasi kepada Komisi I selaku pengawas dan tempat DP melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan. Akibatnya persoalan verifikasi yang dipaksakan kepada media oleh DP menjadi pertanyaan Komisi I atas dasar apa. "Saya sempat kaget dengan persoalan verifikasi karena kami tidak mengetahui sama sekali, karena tidak diberitahu apalagi dilibatkan," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Abdul Kharis Almasyhari dari Fraksi PKS. Secara tidak langsung Ketua Komisi I mengatakan jika persoalan verifikasi, belum layak untuk ditetapkan oleh instansi manapun untuk menjadikan alasan melakukan pelarangan kepada wartawan manapun melakukan liputan. Kejadian di beberapa daerah yang dilakukan oleh instansi dengan menolak wartawan melakukan peliputan, dengan alasan surat edaran dari dewan pers terkait dengan yang boleh melakukan kegiatan pers hanyalah media yang sudah terdaftar dalam rilis verifikasi versi dewan pers. "Setiap Instansi yang sudah menerima surat dari dewan pers tidak memiliki hak untuk melarang wartawan untuk melakukan peliputan, jika terjadi maka FPII akan melakukan somasi karena telah melanggar UU Pers tentang menghalang-halangi untuk mendapatkan informasi," ujar Ketua Setnas FPII, Mustofa Hadi Karya alias Opan. Tiga orang perwakilan FPII yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ketua Komisi I menolak untuk melakukan audensi, jika tidak melibatkan seluruh peserta aksi. "Karena yang hadir saat ini, adalah wartawan dari berbagai media, karenanya berbagai persoalan juga dihadapi oleh media-media tersebut, jadi tidaklah mungkin jika cuma kami bertiga," ujar Hefrizal selaku Koordinator Lapangan Aksi Damai FPII, yang ditemani Ketua Deputi Bidang Organisasi dan Ketua Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Setnas FPII. Selain itu, pihak Komisi I juga tidak memiliki waktu panjang, dikarenakan sudah ada agenda dengan pihak TVRI dan persoalan pertahanan dan keamanan dengan perwakilan dari Negara Philipina.[FPII]](https://sorotindonesia.com/wp-content/uploads/2017/03/Aksi-Damai-FPII-Tuntut-Kebebasan-Pers1-148x111.jpg "Aksi Damai FPII Tuntut Kebebasan Pers1")
