Pjs Walikota Bandung Pimpin Upacara HUT Dinas Damkar PB

oleh -

BANDUNG,- Pjs Walikota Bandung, Muhamad Solihin, menjadi pemimpin upacara HUT Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulan Bencana (Damkar PB) ke-99 di Plaza Balai Kota, Bandung, Rabu (14/3/2018) yang berlangsung dengan khidmat.

Upacara tersebut diikuti oleh jajaran Satwankar (Satuan Relawan Pemadam Kebakaran), pramuka, linmas, disabllitas, serta relawan masyarakat yang bersama-sama mengabdikan diri menjadi mitra Damkar PB Kota Bandung.

Menariknya, seusai pelaksanaan upacara tampak dua anggota menyalakan asap berwarna merah muda dan ungu dari atas mobil sebagai tanda dimulainya prosesi seremonial. Sesaat kemudian keduanya turun menggunakan tali diiringi oleh suara sirine dari mobil pemadam lain yang terparkir di sekitar Balai Kota Bandung yang cukup mengundang perhatian.

Ada 3 orang anggota turun menggunakan tali tambang dari ketinggian 10 meter menggunakan mobil Turntable Tender and Snorkel yang akan memberikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai tanda kehormatan secara simbolis kepada Walikota.

Selanjutnya seluruh peserta damkar dengan mobil merahnya melakukan komvoi di rute jalan yang sudah di tentukan menuju markasnya bersama seluruh tamu kehormatnan.

Setibanya di markas Dinas Damkar PB, kehadiran Pjs Walikota Bandung beserta rombongan mendapat sambutan meriah. Setelah itu Pjs Walikota Solihin di dampingi Kepala DKPB Kota Bandung Ferdi Ligaswara meninjau ruangan Command Center 113 dan menyaksikan video tentang Damkar PB dan Satwankar di ruangan rapat Damkar PB. kemudian dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh Pjs Walikota dan memberikannya kepada perwakilan pegawai Damkar PB.

HUT ke 99 Damkar PB Kota Bandung

Disela acara tersebut, Pjs Walikota Muhammad Solihin menjelaskan, sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian khusus bagi anggota Damkar. Sebab, selain bertugas dengan resiko api, mereka juga tak jarang menjadi tumpuan masyarakat dalam meminta pertolongan. Karena itu, melihat kondisi ini kami membutuhkan orang-orang yang bisa memenej di lapangan bekerja sama dengan yayasan atau penyedia outsourcing yang memiliki kemampuan khusus jadi anggota damkar minimal dengan lulusan D3.

Muhamad Solihin pada kesempatan itu juga meminta setiap anggota Damkar PB harus memiliki kualitas dan pengabdiaan besar terhadap profesinya, agar tetap displin, totalitas dan profesional. “Itulah yang sangat dibutuhkan di setiap perangkat daerah.”

“Idealnya ada sekitar 800-an jumlah pegawai Damkar PB untuk bisa meng-cover wilayah Kota Bandung. Namun kondisi sekarang baru ada sekitar 300 orang. Tentunya, masih banyak kekurangan,” Kata Pjs Walikota.

“Pada usianya yang ke – 99 ini, Kepala Damkar PB, Ferdi Ligaswara, menuturkan berbagai kegiatan telah dilakukan untuk memperingati HUT. Seperti pada hari ini diawali kegiatan penampilan skill dari personel damkar dan hari sebelumnya dilakukan beberapa rangkaian kegiatan seperti penanaman pohon di Desa Palasari Cibiru untuk mendukung program Citarum bersama Sektor 22 Satgas Citarum Harum, berkolaborasi dengan pramuka, satwankar, relawan dan tim gorong-gorongnya masyarakat.

Di hari ini juga ada donor darah dan santunan kepada yatim piatu serta para difabel. Disinggung mengenai kekurangan personilnya, Ferdi juga menegaskan bahwa itu realitas saja, karena kegiatan Damkar PB harus di topang oleh anggaran daerah. Maka dari itu, strateginya kita melakukan manajemen partisipatif dengan mengarahkan, kita bukan saja sebagai objek tapi sekaligus sebagai subjek. Caranya, tegas Ferdi, sekarang adakan damkar-damkar kecil di setiap kelurahan dan kecamatan, jadi ketika ada kerbakaran terjadi mereka harus bergerak lebih awal.

Selain itu, Ferdy juga mengajak seluruh anggotanya untuk tetap melayani masyarakat, bukan dilayani masyarakat, sekalipun tugas Damkar PB berhadapan dengan bahaya hingga resiko maut.

Untuk itu, harap ketua Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia ini, meminta permerintah daerah dan pusat membuat relugasi melindungi kawan-kawan bukan saja di Kota Bandung tapi juga diseluruh Indonesia.

Contohnya di Sumedang, mereka bertugas siang dan malam dengan ikhlas dan tanpa beban kendati santunan hanya Rp 300 ribu/bulan. “Ini bukan urusan pemerintah pusat saja. Tapi harus ditopang oleh political wheel, pungkas Ferdi. [*]

Comments

comments