Semarang – Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) hari ini (21/07/17) melakukan aksi damai menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang 5 Hari Sekolah di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl Pahlawan No 9 Semarang. Aksi diawali dengan shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Semarang, lalu long march menuju Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah. Sepanjang perjalan para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, Yalal Wathan (mars kalangan warga NU tentang cinta tanah air yang dibuat sejak tahun 1930an dan kembali dipopulerkan beberapa tahun belakangan ini) dan shalawat (pujian dan do’a kepada Nabi Muhammad SAW)
Koordinator acara Hudallah Ridwan menjelaskan, massa yang tergabung dalam KMPP merupakan elemen masyarakat yang tidak sepakat dengan penerapan Permendikbud No. 23 Tahun 2017. “Permen tentang 5 hari sekolah ini jelas membawa dampak buruk bagi masyarakat, tapi pemerintah tetap saja memaksa untuk diberlakukan. Karena itu, ketika kata-kata tak lagi bermakna, maka aksi adalah solusi,” paparnya.
Dalam orasinya Hudallah membacakan 3 poin pernyataan Sikapnya.
1. Menolak dengan tegas Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah Dasar tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang nyata-nyata telah terbukti menimbulkan keresahan di masyarakat.
2. Menolak dengan tegas kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan tetap memaksakan kehendak menerapkan 5 hari sekolah di satuan pendidikan tanpa memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
3. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter dengan tidak menghilangkan eksistensi pendidikan keagamaan di Indonesia yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan nyata-nyata telah terbukti mampu melahirkan generasi bangsa yang berkarakter dan memiliki komitmen menjaga keragaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam orasinya Hudallah juga menyatakan akan menggelar aksi yang lebih besar lagi di Jakarta bila aspirasi tersebut diabaikan.
“Aksi damai menolak sekolah 5 hari ini akan terus berlanjut sampai dengan pemerintah mencabut Permendikbud No. 23 Tahun 2017 di Jakarta. Kalian semua bersedia?” kata Hudallah yang disambut serempak oleh para peserta “siap”
Hudallah juga mengingatkan kepada pemerintah tentang madin dan pesantren yang berkontribusi secara riel terhadap bangsa Indonesia.
“Full Day Schooll yang bertujuan untuk mencetak karakter yang sesungguhnya ada di dalam pondok pesantren dan madrasah. Dua institusi pendidikan ini memiliki pengajar yang berpengetahuan luas dan mendalam tentang agama dan memberikan teladan kepada murid-muridnya. Berbeda dengan di sekolah yang pengajarnya masih dipertanyakan dalam memberikan teladan dan pengajaran, karena pendidikan karakter di Indonesia sesungguhnya adalah pendidikan agama,” pungkasnya.
Aksi damai yang menghadirkan massa lebih dari 10.000 orang mendapat pengawalan dari Jajaran Kepolisian dibantu Barisan Ansor Serbaguna (Banser) ini berlangsung tertib, rapi dan tetap bersih tanpa menginggalkan sampah. (ARH-SI)
