CIMAHI, sorotindonesia.com,- Pemerintah alokasikan 77 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang akan dibangun di 8 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang dilintasi DAS Citarum melalui program ISWMP (Improvement of Solid Waste Management). Hal tersebut terungkap saat pelaksanaan rapat inventarisasi lahan melalui zoom meeting yang menghadirkan antara lain Kemenkomarves, Pemprov Jawa Barat, Tim Ahli PPPK (Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan) DAS Citarum serta Dansektor Satgas Citarum, Rabu (1/7/2020).
Rapat yang berlangsung interaktif selama kurang lebih 2 jam, dipandu oleh Sekdis LH Jabar, Prima Mayaningtyas yang diawal pembukaan mengucapkan terima kasih kepada Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi) selaku pengarah Tim PPPK dalam penanganan sampah permukaan di Jawa Barat guna percepatan Citarum Harum.
“Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kemenkomarves yang telah memberikan kesempatan kepada kita, karena chance-nya mungkin tidak hanya di Citarum saja dengan dana loan kurang lebih 100 juta US dollar ini,” ucap Prima Mayaningtyas.
Dalam prolog yang disampaikan, dikatakan oleh Prima, “Beberapa kali rapat kita sudah laksanakan, termasuk siapa berbuat apa untuk pemetaan, namun demikian kita sebenarnya memerlukan sekali titik lokasi yang memang benar-benar bisa digunakan untuk penanganan persampahan ini. Kemarin kita sudah mendengarkan di rapat, ada 77 lokasi yang direncanakan, namun yang benar-benar clear dari sisi lokasi kemudian dari sisi sertifikasi lahan, termasuk adanya jalan akses untuk mempermudah masuknya ke lokasi, saat ini ada 17,” urainya.
Ditambahkannya, “Tapi masih ada beberapa yang masih memerlukan kepastian untuk lokasi tempat pengolahan sampah yang akan didanai oleh program ini,” tambahnya.
“Masih ada 60 lokasi lagi yang belum clear, sehingga mudah-mudahan ada keputusan untuk langkah lebih lanjut pada rapat kali ini,” harap Prima Mayaningtyas.
Kemenkomarves melalui Rofi Alhanif, pada kesempatan berbicaranya, menjelaskan bahwa meski pada masa pandemi covid-19, pihaknya senantiasa memonitor progress dari program Citarum Harum.
“Semenjak ada pandemi Covid-19, kami belum sempat lagi ke lapangan, tapi terkait Citarum Harum ini kami selalu memantau, dan laporan-laporan harian yang masuk. Kami sangat mengapresiasi kerja keras para Dansektor di lapangan, meski kita sama-sama memahami kondisi sekarang tidak ideal karena adanya Covid-19 ini. Mudah-mudahan kita semua sehat dan tetap optimal di lapangan,” ucapnya.
Ia kemudian kembali menjelaskan program untuk mendukung peningkatan pengelolaan sampah di sejumlah kabupaten dan kota terkait dengan program Citarum Harum ini.
“Saya ingin update saja tentang program ISWMP yang sudah progress sejak satu tahun yang lalu, dan menterjemahkan apa yang bisa dilakukan di lapangan, khususnya nanti dengan tugas-tugas para Komandan Sektor yang bisa membantu percepatan pelaksanaan proyek ini di lapangan,” ujarnya.
“Sekilas saja, proyek Improvement of Solid Waste Management adalah proyek perbaikan pengelolaan sampah yang lokasinya di 8 kabupaten kota sepanjang DAS Citarum, antara lain Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat), serta Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi,” jelasnya.
Diuraikan lebih lanjut oleh Rofi Alhanif, “Proyek ISWMP ini bukan Kemenkomarves yang mengerjakan, tetapi itu tersebar di 4 kementerian termasuk di pemerintah daerah dengan memperhatikan 4 komponen utama, yaitu pertama, Penguatan kelembagaan dan pengembangan peraturan, itu adanya di Kemnedagri, kedua, Pengembangan kapasitas, seperti pelatihan-pelatihan, workshop dan lain sebagainya, ini dikerjakan di KLHK dan juga di Kemendagri, selanjutnya Pembangunan sarana pengolahan sampah, oleh PUPR, komponen ini hampir 95 persen dari total pembiayaan proyek ini, sistem dan fisik bangunannya,” urainya.
“Konsepnya adalah bahwa kita ingin sampah ini selesai di TPST tersebut, sehingga mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA,” kata Rofi Alhanif.
Diterangkannya, “8 kabupaten dan kota tersebut, teridentifikasi kebutuhannya ada 77 lokasi. Dansektor ini tidak secara administratif batasnya, jadi mungkin bisa membantu berkoordinasi dengan beberapa klaster kabupaten kota yang detailnya bisa dijelaskan oleh pihak Pemprov, misalnya di Kota Bandung mungkin ada di 4 lokasi, Kota Cimahi 5, Kabupaten Bandung 28, Kabupaten Bandung Barat 22 lokasi, Kabupaten Cianjur 4 lokasi, Purwakarta 6, Karawang 4, Kabupaten Bekasi 4, jadi total 77 lokasi yang kita harus siapkan,” terang Rofi Alhanif terkait proyek yang berlangsung hingga tahun 2025, dan efektif tahun 2020.
Namun demikian, awal pelaksanaan untuk percepatan program guna peningkatan pengelolaan sampah yang berujung antara lain meningkatkan kualitas kebersihan kawasan dan kenyamanan warga masyarakat ini, bukan tidak ada kendala. Ini juga yang sempat disinggung oleh Rofi Alhanif pada rapat tersebut, “Yang dibicarakan hari ini adalah bagaimana kita menyiapkan lahan. Dari yang teridentifikasi 77, kan lahannya harus clear and clean agar tidak ada masalah kedepannya, sampai hari kemarin kami sudah bahas dengan Pak Lucky (Diskimrum Provinsi Jawa Barat), Ibu Prima dan juga dari PUPR, yang clear itu baru 17 lokasi. Di Kota Bandung ada 2, di Cimahi ada 2, di Kabupaten Bandung ada 5, KBB 1, Cianjur belum ada, Purwakarta ada 5, Karawang ada 2, Kabupaten Bekasi belum ada. Ini yang clear and clean, yang artinya sudah siap untuk pelaksanaan pembangunan fisik,” ungkapnya.
“Kemarin ada usulan dari Gubernur Jawa Barat bahwa untuk mengantisipasi kesulitan pemenuhan lahan, gubernur meminta kepada Kementerian PU dan akhirnya disepakati oleh Pak Menko, misalnya ada pemanfaatan lahan di sekitar sungai dan oxbow, tapi bukan di badan air, tapi di sempadan. Ini saya kira suatu terobosan, tapi tadi sudah dijelaskan tadi bahwa lahan disitu tidak boleh dibangun, namun mungkin ada diskresi karena ini sangat mendesak, bila dimungkinkan beberapa lokasi yang sekiranya bisa digunakan. Jadi tadi di 77 itu bukan di sempadan, tapi kita sedang mencari alternatif jika ada kesulitan. Ini PR kita, dan mohon bantuan para Dansektor yang memahami persis di lapangan, nanti bisa berkoordinasi, guna mengantisipasi beberapa lahan yang sekiranya memenuhi persyaratan untuk dijadikan lokasi TPST tadi,” harap Rofi Alhanif.
Dansektor 21 Satgas Citarum Kolonel Inf Yusep Sudrajat pada giliran berbicaranya terkait dengan ISWMP ini mengungkapkan, “Pada dasarnya kami dengan adanya rencana pembangunan TPST itu sangat bahagia, terutama masyarakat. Tapi perlu kami sampaikan, untuk pembangunan TPS3R ada masyarakat yang menolak, alasannya kotor, karena setelah ada TPS3R yang awal-awalnya bagus tapi kemudian menjadi jorok, akibat kendala-kendala seperti pengangkutan sisa sampah dari TPS3R ke TPA. Mudah-mudahan dengan TPST ini dibekali atau dibangun juga dengan incinerator yang memenuhi standar,” ungkapnya.
Berikutnya Kolonel Inf Yusep Sudrajat juga mengungkapkan bahwa Satgas Citarum di Sektor sudah berupaya bersama masyarakat untuk bersolusi dalam penanganan sampah dengan cara pengadaan TPS, “Masalah tempat yang ada di sempadan sungai, kami Dansektor sepakat ada tempat-tempat pengelolaan sampah disitu, tapi mohon tidak PHP lagi, karena kami sudah capek mendengar masyarakat yang sudah siap-siap, dan ternyata pembangunannya hingga kini tidak ada, mulai dari tahun 2018. Contohnya di Citepus, kita sudah bongkar rumah-rumah, lokasinya milik BBWS Citarum, sampai sekarang tidak bisa dibangun TPS, hingga sekarang kotor lagi, mirisnya lagi ternyata BBWS tidak mengizinkan tempat tersebut untuk dibangun TPS. Jadi repot kita nih, bila tempatnya ada di sempadan itu, BBWS yang mengizinkan jangan sampai BBWS yang tidak mengizinkan tanah-tanah tersebut untuk TPS3R,” bebernya.
“Perlu kami sampaikan juga disini, untuk TPS3R dari 2019 sudah jalan yang didanai oleh PUPR. Saya mengambil tempat-tempat yang clear lahannya terutama di area TNI, seperti contohnya di Brigif, itu sudah ada TPS3R termasuk sanimas. Tapi kalau di lingkungan masyarakat, mereka keberatan karena alasan takut kotornya itu. Kita Dansektor-Dansektor yang ada disini sepakat, untuk kedepan tolong mungkin yang di lapangannya BBWS dengan pemangku kebijakan diatas, tentukan lahannya dimana. Sudah clear, kita yang akan pendekatan masyarakat, tapi surat-surat harus ok dulu, jangan kita datang ke masyarakat dan masyarakatnya sudah ok, ternyata tidak jadi atau PHP saja, sehingga kita malu di lapangan,” ucap Kolonel Inf Yusep Sudrajat yang mengikuti zoom meeting di aula terbuka Posko Sektor 21 Taman Kehati, Kota Cimahi, bersama Dansektor 2, Dansektor 8, Dansektor 9, Dansektor 12, Dansektor 14, Sektor 15, Dansektor 16, Dansektor 17 serta Dansektor 23.
Kesimpulan pada rapat tersebut, ISWMP yang akan dibangun di sempadan sungai, akan dikoordinasikan lebih lanjut karena juga menyangkut pearturan-peraturan baku yang sudah ada.
