Lanud Halim PK yang notabenenya adalah pangkalan militer, kebobolan akibat proyek besar KA cepat Jakarta-Bandung.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tertangkapnya lima pekerja Cina di kawasan Lanud Halim Perdanakusumah merupakan indikasi lemahnya pengawasan pihak imigrasi.
“Patut dipertanyakan kinerja Dirjen Imigrasi selaku unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,” tandas wakil ketua MKD ini kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Sufmi mengaku tidak habis pikir dengan mudahnya para pekerja ilegal asal Cina tersebut masuk ke Indonesia dan bekerja tanpa terdeteksi pihak imigrasi.
“Bagaimana bisa orang asing selama hampir sebulan melakukan aktivitas ilegal di area militer kita, terlebih orang asing tersebut tidak membawa dokumen identitas lengkap dan berpakaian militer negaranya,” tanya dia.
Jika fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian berjalan baik, tutur dia, seharusnya masalah ini bisa dideteksi dan diselesaikan sejak sebulan lalu ketika mereka mulai melakukan aktivitas pengukuran.
“Petugas imigrasi kita mestinya bisa mendapat bahan keterangan dari masyarakat mengenai hal tersebut,” tandas dia.
Satu hal yang perlu diperhatikan, kata dia, kasus ini terjadi di Jakarta, notabene Ibukota negara.
“Jika di Jakarta saja bisa kebobolan, kita khawatir hal yang sama mungkin saja terjadi di daerah-daerah remote yang sulit untuk dipantau,” tegas dia. (triaspolitica.net)
